Demonstrasi Jangan Jadi Monster Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Demokrasi di Indonesia tak boleh dibiarkan menghasilkan monster yang hanya tahu menebar teror di ruang publik. Para peserta unjuk rasa tak dapat mengatasnamakan kebebasan demi melakukan tindakan-tindakan anarkistis.

"Semua aktor demokrasi harus bekerja lebih keras untuk menjauhkan demonstran dari tabiat buruknya yang mengangkangi hak warga negara lain untuk bebas dari rasa takut. Menduduki, menguasai, merusak fasilitas publik, melakukan sweeping, dan pemaksaan adalah beberapa contoh tindakan antidemokrasi, bahkan anti-Indonesia," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, kepada Kompas.com, Selasa (27/3/2012).  Ia menyampaikan ini terkait aksi unjuk rasa anarkistis yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut Daniel, demokrasi di Indonesia dan negara mana pun juga selalu memuliakan keadaban. Namun, aksi sebagian unjuk rasa di Indonesia, yang merusak fasilitas umum, jauh dari gambaran tentang Indonesia yang didamba-dambakan dan dicita-citakan.

"Ini saatnya untuk mengembalikan semua kewarasan yang perlu agar politik di negara ini mampu menghasilkan kemashalatan publik. Ini saatnya pula untuk menguatkan kembali ajaran demokrasi yang berbasis dialog dan konsensus," kata Daniel.

Beberapa aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia berakhir tak baik. Massa di Medan, Sumatera Utara, sempat mendatangi Bandara Internasional Polonia, Medan, Senin (27/3/2012) sore. Akibatnya sejumlah penerbangan ditunda.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa unjuk rasa turut merusak restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Di Jakarta, para peserta unjuk rasa di depan kompleks parlemen, sempat memaksa masuk ke dalam kompleks.