Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang 1 Desember, Polisi Razia Senjata di Papua

Kompas.com - 30/11/2011, 14:57 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka yang jatuh 1 Desember kepolisian akan melakukan razia senjata api di tempat-tempat yang diduga rawan demi menjamin keamanan di wilayah Papua.

"Akan dilaksanakan sweeping di masing-masing daerah. Itu nanti dikendalikan oleh Kapolres dan Kapolda di sana," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Gedung Humas Polri, Jakarta, Rabu (30/11/2011).

Selain itu, kata Saud, pihaknya akan melakukan tindakan preventif dengan menurunkan pasukan tambahan di Papua. Tempat-tempat yang diduga rawan terjadi kekacauan akan dijaga ketat seperti Puncak Jaya, Jayapura, dan Paniai.

Markas Besar Polri telah memerintah Polda Sulawesi Utara untuk menurunkan satu kompi pasukan yang terdiri dari 100 orang satuan Brimob membantu pengamanan. Untuk Paniai akan diturunkan 2 pleton pasukan Brimob sekitar 30 hingga 60 orang. Sementara itu di wilayah Timika, tepatnya di area PT Freeport diturunkan 888 anggota kepolisian. Di Jayapura dan Puncak Jaya masing-masing akan dijaga oleh 100 orang pasukan.

"Kita imbau seluruh masyarakat juga agar jaga ketertiban di sana. Informasinya, mereka akan laksanakan ibadah, kita imbau agar melaksanakannya dengan baik," tuturnya.

Selain itu, ia menyatakan kepolisian tengah melakukan pendekatan secarta persuasif dengan masyarakat agar tidak mengibarkan bendera bintang kejora dan menjadikannya sebagai lambang sebuah negara baru.

Ia juga mengimbau agar peringatan ini tidak mengarah kepada tindakan makar yang melanggar undang-undang.

"Kita lakukan tindakan preventif dulu. Kita imbau semua pihak secara persuasif. Kalau naikkan bendera akan kita pangggil. Kita lihat situasi di lapangan. Kalau kita bisa imbau, dan kita arahkan, buat apa kita lakukan penangkapan. Tapi kalau sudah pidana akan kita proses," jelasnya.

Kepolisian berharap tidak ada tindakan provokasi menjelang HUT OPM agar situasi Papua lebih kondusif dan aman. "Kita bangga dan sayang Papua. Kita tidak ingin terjadi kekacauan. Kita harapkan pihak-pihak di sana jangan provokasi situasi di Papua," pungkas Saud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com