Wali Kota Surabaya Kembali Ajukan Izin Pengelolaan

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan agar segera diberi hak mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS).

"Saya mengajukan surat permohonan lagi, karena surat terdahulu yang dikirim 15 Agustus belum juga ditanggapi Menhut. Sementara jumlah hewan yang matii (di KBS) terus bertambah," kata Risma, Senin (31/10/2011) di Jakarta.

Jika tidak ada jawaban dari Kementerian Kehutanan (Kemhut) dalam satu pekan setelah pengiriman surat itu, pihaknya akan mencari cara untuk mengambil alih KBS. "Kami akan ambil alih. Banyak masyarakat yang mendukung saya," ujarnya.

Terkait dengan pernyataan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemhut Darori agar Pemkot Surabaya mencari investor untuk mengelola KBS, Risma mengatakan bahwa mencari investor bukan perkara yang mudah. Sebab hal itu menyangkut pengelolaan aset milik pemerintah oleh pihak swasta.

Untuk mencari investor Pemkot Surabaya harus mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. "Jadi kalau tiba-tiba ada investor yang mengelola KBS, itu namanya penyerobotan, karena KBS adalah aset Pemkot Surabaya," jelasnya.

Ia mengatakan, pihak yang paling berkompeten dalam mengelola KBS justru adalah para pegawai KBS yang sekarang. Mereka telah terbukti bisa mengelola KBS sehingga kebun binatang ini bisa bertahan selama 95 tahun. Agar masalah tidak berlarut-larut dan semakin berdampak buruk pada kondisi satwa di KBS, Risma berharap bisa segera mengambil alih pengelolaan KBS.

Selama Oktober 2011, tercatat sedikitnya tujuh jenis satwa yang mati, yakni buaya muara, kambing gunung, ular piton, rusa bawean, rusa sambar, komodo, dan babi rusa. Selama dua tahun terakhir, tercatat sudah ada sekitar 600 satwa yang mati. Sebagian satwa memang mati karena usia yang sudah tua, namun sebagian lagi mati karena sakit.

Ketua Tim Pengelolaan Sementara KBS Tony Sumampau mengatakan, pihaknya akan berupaya menarik investor untuk membangun KBS. Pembangunan kembali seluruh kawasan KBS seluas 15 hektar diperkirakan membutuhkan dana Rp 90 miliar. (ETA/ARA)