Evaluasi Otsus Papua!

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi Otonomi Khusus Papua. Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarty menilai, berbagai gejolak yang terjadi Papua terjadi karena pemerintah telah gagal menjalankan otonomi khusus tersebut untuk kemakmuran rakyat Papua.

"Pemerintah tidak seharusnya menutup mata terhadap kegagalan itu. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi otonomi khusus (otsus) dan mengajak semua komponen masyarakat untuk duduk bersama merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Papua," ujar Poengky saat melakukan konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Poengky menuturkan, selama ini evaluasi otsus dilakukan pemerintah sendiri, hanya dengan memanggil menteri dan gubernur terkait pelaksanaan otsus tersebut, tanpa melibatkan rakyat. Ia menilai, jika hanya dengan cara tersebut, maka bisa saja keputusan-keputusannya dapat berpihak dan ditunggangi oleh kepentingan lain.

"Jadi, seharusnya pemerintah juga melibatkan DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk mengevaluasi otsus itu. Pemerintah harus segera duduk bersama rakyat untuk merencanakan pembangunan yang terbaik bagi rakyat Papua," tuturnya.

Lebih lanjut, dikatakan Poengky, untuk menghentikan beberapa kekerasan di Papua, pemerintah harus segera membuka dialog dengan rakyat Papua. Menurutnya, jika ingin menjadikan Papua sebagai daerah tujuan investasi, maka kebijakan-kebijakan pemerintah juga seharusnya berpihak kepada rakyat dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

"Masalah ini harus dilihat secara jernih dan komprehensif oleh pemerintah, kalau mereka ingin menciptakan Papua sebagai tanah yang damai," kata Poengky.