RUUK DIY Tak Akan Rampung Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kemungkinan tidak akan selesai hingga masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur berakhir, 9 Oktober nanti.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan seusai rapat lobi Panja RUUK DIY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2011). "Tadi sudah di-exercise, kemungkinan sulit selesai dibahas sampai bulan Oktober," katanya.

Sebab, menurut Djohan, masih ada beberapa permasalahan krusial yang belum disepakati perwakilan DPR dan pemerintah dalam panja. Salah satu permasalahan yang belum disepakati adalah mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah-wakil kepala daerah serta posisi sultan dalam struktur pemerintahan daerah istimewa.

Seperti diketahui, pemerintah mengusulkan kepala daerah-wakil kepala daerah dipilih secara demokratis, sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sultan Hamengku Buwono diposisikan sebagai gubernur utama yang posisinya di atas kepala daerah. Sementara mayoritas fraksi di DPR menginginkan sultan langsung ditetapkan sebagai kepala daerah.

"Ini masih kami bicarakan. Kami lanjutkan hari Kamis minggu depan," kata Djohan.