Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Tuntas, Panji Belum Ditahan

Kompas.com - 21/07/2011, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bareskrim Polri belum menahan Panji Gumilang seusai diperiksa sebagai tersangka kasus pemalsuan akta otentik kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) sebanyak dua kali. Terakhir, Panji diperiksa hari Rabu (20/7/2011).

Sikap itu berbeda ketika penyidik memeriksa Abdul Halim, staf Panji di Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Penyidik langsung menahan Abdul di Rutan Bareskrim Polri saat pemeriksaan pertama.

Apa alasan penyidik belum menahan Panji? Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam mengatakan, penyidik masih akan memeriksa Panji. Pertimbangan lain adalah kondisi kesehatan Panji.

"Makanya, kemarin beliau dipulangkan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ini alasan penyidikan. Kalau menahan orang itu waktunya terbatas," kata Anton di Mabes Polri, Kamis (21/7/2011).

Seperti diketahui, sikap Polri ini hampir sama ketika menyidik kasus tersangka jaksa Cirus Sinaga terkait mafia kasus Gayus HP Tambunan. Penyidik baru menahan Cirus ketika mendekati akhir penyidikan.

Panji sudah ditanya 29 pertanyaan oleh penyidik terkait pemalsuan tanda tangan Imam Supriyanto dalam surat pengunduran diri dari YPI.

Kepada penyidik, pendiri YPI itu mengatakan bahwa Imam sendiri yang menandatangani surat itu. Sebaliknya, hasil pemeriksaan oleh laboratorium Polri, tanda tangan Imam terbukti dipalsukan.

Menurut Imam, namanya dicoret dari struktur kepengurusan YPI pada Januari 2011 setelah ia keluar dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Panji tahun 2007. Imam mengaku sudah 20 tahun bergabung dengan NII dengan jabatan terakhir Menteri Peningkatan Produksi.

Ketika ditanya bagaimana penyelidikan keterlibatan Panji dalam NII, Anton menjawab, "Kami masih mengusut kasus pemalsuan."

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com