Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Kucurkan Rp 100 Miliar

Kompas.com - 28/10/2010, 18:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan akan segera mengucurkan dana sebesar Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar bagi para korban bencana di Mentawai dan Merapi. Para anggota Dewan yang tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri juga diminta untuk segera kembali ke Jakarta dan membantu para korban.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Kamis (28/10/2010), saat ditemui di sela-sela acara "Visi Indonesia 2033", di Wisma Antara, Jakarta.

"Saya kordinasi dengan Banggar (Badan Anggaran), pimpinan Komisi VIII dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk pastikan anggaran sedang disetujui Rp 100 miliar-Rp 150 miliar untuk Merapi dan Mentawai," ucap Priyo.

Uang tersebut, ungkap Priyo, akan diberikan kepada pemerintah untuk dibagikan. "Silakan dibagi pemerintah secara teknis di lapangan, dan cari metode atau formula terbaiknya," ujar Priyo.

Menurut rencana, Priyo bersama tim dari Komisi VIII dan fraksi akan meninjau langsung para korban di Gunung Merapi. Ia jug menegaskan bahwa dirinya menyerukan seluruh anggota DPR yang tengah melakukan kunjungan kerja untuk mempersingkat kunjungannya dan kembali ke Jakarta untuk membantu para korban gempa Mentawai dan Gunung Merapi.

"Saya pinginnya menyerukan seluruh anggota kunker ke seluruh Indonesia untuk persingkat dan balik ke Jakarta," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, pada waktu yang berdekatan dua bencana alam besar terjadi di Indonesia, yakni gempa diikuti tsunami di Mentawai, Sumatera Barat, dan meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta. Akibatnya, ratusan bahkan ribuan orang menjadi korban dari dua bencana tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com