Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Mungkin Perlu Ditantang Perang

Kompas.com - 16/08/2010, 21:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia.

"Termasuk melakukan penghinaan martabat bangsa Indonesia dalam bentuk apa pun," ujar Syahganda di Jakarta, Senin (16/8/2010). Hal ini disampaikan Syahganda di Jakarta, terkait belum adanya sikap jelas Pemerintah Indonesia atas penangkapan tiga pegawai negeri sipil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Kepolisian Diraja Malaysia, dalam wilayah laut nasional Indonesia di Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau.

Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan tujuh nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya, polisi Malaysia sempat melepaskan tembakan dua kali dalam perairan sah milik Indonesia.

Menurut Syahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak terhormat oleh Malaysia, bahkan di antaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia, yang dilakukan pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan.

"Kalau dilihat dari rangkaian kasus dan fakta-fakta di mana kedaulatan negara kita banyak dikorbankan Malaysia, ataupun warga negara kita yang juga banyak dihina-dinakan Malaysia, itu artinya sudah terlalu cukup kita bersabar menghadapi Malaysia," jelas Syahganda.

Ia menganggap aneh mengapa Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden dari bangsa yang besar tidak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. "Kalau terus-menerus sabar, kita hanya akan menjadi bangsa yang bodoh dengan presiden yang tidak berdaya melawan Malaysia," tambah Syahganda.

Padahal, kata Syahganda, presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negara lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

    Nasional
    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

    Nasional
    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

    Nasional
    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

    Nasional
    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

    Nasional
    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

    Nasional
    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

    Nasional
    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

    Nasional
    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

    Nasional
    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

    Nasional
    Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

    Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com