Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Mungkin Perlu Ditantang Perang

Kompas.com - 16/08/2010, 21:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia.

"Termasuk melakukan penghinaan martabat bangsa Indonesia dalam bentuk apa pun," ujar Syahganda di Jakarta, Senin (16/8/2010). Hal ini disampaikan Syahganda di Jakarta, terkait belum adanya sikap jelas Pemerintah Indonesia atas penangkapan tiga pegawai negeri sipil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Kepolisian Diraja Malaysia, dalam wilayah laut nasional Indonesia di Tanjung Berakit, Bintan, Kepulauan Riau.

Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan tujuh nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya, polisi Malaysia sempat melepaskan tembakan dua kali dalam perairan sah milik Indonesia.

Menurut Syahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak terhormat oleh Malaysia, bahkan di antaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia, yang dilakukan pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan.

"Kalau dilihat dari rangkaian kasus dan fakta-fakta di mana kedaulatan negara kita banyak dikorbankan Malaysia, ataupun warga negara kita yang juga banyak dihina-dinakan Malaysia, itu artinya sudah terlalu cukup kita bersabar menghadapi Malaysia," jelas Syahganda.

Ia menganggap aneh mengapa Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden dari bangsa yang besar tidak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. "Kalau terus-menerus sabar, kita hanya akan menjadi bangsa yang bodoh dengan presiden yang tidak berdaya melawan Malaysia," tambah Syahganda.

Padahal, kata Syahganda, presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negara lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com