Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Sulteng Juga Minta Dana Aspirasi

Kompas.com - 09/06/2010, 21:12 WIB

PALU, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Nawawi S Kilat, mengatakan, dana aspirasi sebetulnya sering dipraktikkan anggota DPRD saat reses.

"Saat kunjungan reses, misalnya, ada anggota DPRD yang meminta ke dinas bersangkutan agar pengaduan masyarakat dimasukkan dalam program dan dianggarkan. Ini kan aspirasi yang langsung disampaikan ke dinas," kata Nawawi S Kilat, di Palu, Rabu (9/6/2010).

Menurut Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng itu, praktik tersebut sama saja substansinya dengan dana aspirasi yang sedang diperjuangkan terutama oleh raksi Golkar DPR RI maupun di DPRD Sulawesi Tengah.

"Nah, praktik itu sekarang mau dilegalkan," katanya. Nawawi mengatakan, substansi dari dana aspirasi tersebut, cukup bagus. Hanya, dikhawatirkan memberi peluang bagi anggota dewan untuk berkolusi dengan pengusaha dan menerima fee. "Fungsi DPRD sebagai pengawas akan luntur," katanya.

Dalam praktiknya nanti, kata Nawawi, sangat memungkinkan dana aspirasi tersebut dipecah-pecah sehingga tidak perlu lagi melalui proses ditender. Di sinilah, kata dia, peluang bagi anggota dewan untuk melakukan kolusi dengan pengusaha.

Selain itu, kata Nawawi, dana aspirasi juga akan menjadi pintu pencitraan politik bagi anggota dewan yang bersangkutan. "Makanya secara pribadi saya tidak setuju dana aspirasi itu untuk fisik. Tetapi kalau untuk sosial saya setuju," kata Nawawi.

Dia mengatakan, jika dana aspirasi tersebut diperuntukkan bagi pembangunan fisik akan bersentuhan lagi dengan perencanaan. Dan itu butuh proses. Solusinya, kata Nawawi, kunjungan ke daerah pada masa reses perlu dioptimalkan.

Hasil kunjungan reses itulah, kata Nawawi, menjadi hak anggota dewan untuk menyampaikan ke dinas yang bersangkutan. Hanya, katanya, masih banyak usulan program melalui Musrenbang banyak yang belum terakomodir.

"Lagi pula DPRD tidak punya hak memegang anggaran. Kalaupun nanti dana aspirasi disetujui, pertanggungjawabannya tetap di eksekutif," katanya.

Terkait dengan rencana sejumlah anggota DPRD untuk mengajukan usulan dana aspirasi di DPRD Sulteng, Nawawi mengatakan, hal itu masih wacana sehingga perlu dikaji lebih jauh lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com