Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Ada Kerusakan Infrastruktur Telkom di Aceh

Kompas.com - 07/04/2010, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak ada kerusakan infrastruktur telekomunikasi pascagempa berkekuatan 7,2 SR yang dilaporkan terjadi di 75 km tenggara Sinabang, Aceh , Rabu (7/4/2010)  pukul 05.15 WIB.

"Sejumlah STO (sentral telepon otomat)  serta jaringan kabel telekomunikasi tetap berfungsi dengan cukup baik," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), melaporkan, gempa berkekuatan 7,2 SR, berpusat di 2.33 LU-97.02 BT atau 75 km tenggara Sinabang, Aceh, pada kedalaman 34 km dan hampir berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. 

Ia mengatakan, sejak hitungan awal terjadinya gempa bumi, Kementerian Kominfo telah memperoleh laporan langsung dari lapangan tentang adanya beberapa kelangkaan suplai energi atau pemadaman listrik di sejumlah lokasi akibat gempa bumi tersebut.  "Namun demikian, Kementerian Kominfo terus mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan para penyelenggara telekomunikasi untuk memperoleh data yang terkini dan terus diperbaharui setiap satu  jam," katanya. 

Pada lima jam pascagemba bumi itu dilaporkan bahwa kondisi jaringan para penyelenggara telekomunikasi di wilayah Aceh dan sekitarnya pada hitungan menit ke 10 pasca gempa bumi hingga menit ke 30 hanya sedikit mengalami stagnasi yang berarti, sehingga komunikasi tetap cukup lancar. 

Menurut Gatot, hal itu terjadi akibat belum tingginya trafik telekomunikasi incoming maupun outgoing.  "Potensi congestion (kemacetan) baru terjadi pada mulai sekitar jam 06.45 sampai 08.15 yang mungkin disebabkan karena mulai merebaknya informasi tentang gempa bumi tersebut sehingga trafik telekomunikasi sedikit mengalami kenaikan dari dan ke Aceh dan sekitarnya," katanya.

Ia menambahkan, problem utama pada awal pasca terjadinya gempa bumi ini berupa kelangkaan pasokan listrik PLN untuk beberapa sarana telekomunikasi, khususnya untuk kebutuhan BTS.  Namun demikian, karena sebagian energinya disuplai secara mandiri oleh keberadaan baterai non PLN yang ada, sehingga fungsi BTS tetap berjalan seperti biasa.

"Mengingat lokasi-lokasi yang terkena dampak gempa bumi ini pada umumnya berada di wilayah yang sangat terisolasi, maka kami mengingatkan para penyelenggara telekomunikasi untuk tetap mengutamakan kelancaran komunikasi untuk membantu penanganan pasca gempa bumi," katanya.

Pihaknya menegaskan, akan terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan para penyelenggara telekomunikasi terhadap pemulihan pasca-gempa bumi tersebut.

Gatot menambahkan, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan layanan telekomunikasi beberapa puluh menit setelah bencana tersebut, dan menurut dia hal itu terjadi di luar kesengajaan para penyelenggara telekomunikasi. "Karena mereka pun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk secepat mungkin melakukan pemulihan layanan," demikian Gatot S. Dewa Broto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com