Aksi Mahasiswa Berakhir Ricuh

SAMARINDA, KOMPAS.com — Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (2/3/2010), berakhir ricuh.

Kericuhan bermula saat polisi mengamankan seorang demonstran yang hendak membakar foto Presiden SBY. Empat demonstran yang mencoba membantu rekannya ikut diamankan.

"Kejadiannya berlangsung sangat cepat. Saat mahasiswa membakar ban, kami masih berupaya memberikan toleransi. Namun, ketika salah seorang mahasiswa hendak membakar foto Presiden, dengan cepat anggota berpakaian preman langsung merespons dan mengamankan mahasiswa itu," ungkap Wakapoltabes Samarinda Ajun Komisaris Besar Mahendra Jaya.

"Namun, kami tetap menjalankan tugas sesuai protap dalam melakukan pengamanan pada aksi unjuk rasa tersebut," kata Mahendra Jaya.

Selain mengamankan kelima mahasiswa tersebut, polisi juga menyita foto Presiden SBY yang nyaris dibakar.

"Mereka (mahasiswa) hanya kami mintai keterangan untuk mengetahui penyebab terjadinya kericuhan itu. Jadi, mereka bukan ditahan, tetapi hanya dimintai keterangan," kata Wakapoltabes Samarinda itu.

Mahendra Jaya mengungkapkan, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim itu awalnya berjalan damai.

"Saat mereka menyampaikan akan menggelar aksi unjuk rasa sehari sebelumnya, kami telah mengingatkan agar tidak membakar ban. Bahkan, kami tetap memberi toleransi ketika mereka melakukan aksi bakar ban. Namun, aksi mereka yang akan membakar simbol negara itulah yang memicu kami (polisi) melakukan tindakan pengamanan," ujar Mahendra Jaya.

Terkait indikasi tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa, Wakapoltabes Samarinda itu mengaku akan melakukan penyelidikan.

"Jika terbukti ada anggota saya yang melakukan tindakan yang tidak sesuai protap, akan kami proses. Namun, sejauh ini tindakan yang dilakukan anggota sudah sesuai standar pengamanan," katanya.

Mengenai rencana aksi unjuk rasa susulan yang akan dilakukan mahasiswa, Mahendra Jaya mengakui, polisi tetap akan memberikan pengawalan.

"Penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, sepanjang dilakukan sesuai koridor hukum," ungkap Wakapoltabes Samarinda tersebut.