Pemkot Semarang Akan Subsidi BRT

SEMARANG, KOMPAS.com — Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip akan mengajukan subsidi untuk bus rapid transit atau BRT trans-semarang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010. Besaran subsidi akan disesuaikan dengan hasil evaluasi terhadap selisih pendapatan dan biaya operasional BRT.

Kalau ternyata rugi maka Pemerintah Kota Semarang akan memberi subsidi. "Namun, subsidi ini untuk rakyat ya, bukan untuk konsorsium," kata Sukawi Sutarip, di Kota Semarang, Selasa (29/9).

Sukawi menjelaskan, model pemberian subsidi ini sama halnya dengan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta ketika mengoperasikan transjakarta dan transjogja. Yang jelas, program ini harus berjalan, ucapnya.

Direktur PT Trans Semarang, konsorsium yang menjadi operator BRT, Tutuk Kurniawan, mengakui, subsidi diperlukan untuk mengoperasikan BRT sesuai dengan standar pelayanan minimum, termasuk untuk mengoperasikan mesin tiket dan menempatkan petugas keamanan di setiap halte.

Kalau tidak ada subsidi, operasional BRT tidak bisa dipaksakan untuk memenuhi SPM karena konsorsium pasti rugi. Evaluasi untuk menghitung besaran subsidi dapat dilakukan setelah dua bulan operasional, ujar Tutuk.

Dengan tarif Rp 3.500 untuk umum dan Rp 2.000 untuk pelajar, trans-semarang menargetkan pendapatan dari BRT mencapai Rp 700 juta per bulan. Namun, besarnya pendapatan itu dengan asumsi jumlah penumpang 6.800 per hari. Padahal, sejauh ini rata-rata jumlah penumpang masih jauh di bawahnya, ucap Tutuk.

Selain berniat mengajukan subsidi, Pemkot Semarang juga akan menambah 10 halte BRT di lokasi-lokasi yang dinilai padat penumpang. Lokasi tersebut antara lain di depan SMP 2 Kota Semarang, di depan Pasar Bulu, di samping SPBU Krapyak, di Jalan Pandanaran seberang Toko Buku Gramedia, Jalan Majapahit dekat Terminal Penggaron, dan depan Masjid Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Tutuk mengatakan, penambahan halte diperlukan karena terdapat beberapa lokasi yang padat penumpang, tetapi belum memiliki halte. Selain itu, jarak antarhalte yang saat ini ada juga masih terlalu jauh.

Diharapkan, pada bulan Oktober halte sudah berdiri. Untuk itu, pengerjaannya harus dikebut. Adanya penambahan halte dapat mendongkrak pendapatan BRT, ucap Tutuk.

Interpelasi

Meskipun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang memastikan tetap akan mengajukan hak interpelasi terhadap Pemerintah Kota Semarang terkait operasional BRT trans-semarang. Hal interpelasi merupakan hak yang dimiliki DPRD untuk bertanya kepada Wali Kota mengenai kebijakan yang diambil dan berdampak luas pada masyarakat.

Begitu alat kelengkapan terbentuk, interpelasi mengenai BRT akan digunakan DPRD karena program ini bermasalah. "Rakyat juga pasti ingin kejelasan," ujar Ketua Sementara DPRD Kota Semarang Rudi Nurrahmat.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang Imam Mardjuki menambahkan, interpelasi dapat berujung pada hak angket jika Wali Kota Semarang dinilai menyimpang.