Penanganan Banjir Bisa Berbiaya Rendah

BANDUNG, KOMPAS - Mitigasi banjir di wilayah selatan Kabupaten Bandung, seperti Kecamatan Dayeuhkolot atau Baleendah, tidak harus diatasi dengan proyek rekayasa teknis dan rekayasa alam berbiaya besar. Penanganan itu dapat dilakukan dengan dana minim.

Salah satu solusi adalah memfasilitasi warga di daerah luapan Sungai Citarum agar bisa hidup berdampingan dengan banjir. "Kami tengah menyusun peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kota (RDTRK) di Baleendah dan Dayeuhkolot yang nantinya diintegrasikan dengan rencana pengendalian banjir dari pemerintah pusat," kata Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Mokhamad Ikhsan, Jumat (30/1) di Bandung.

Rekayasa ekohidraulik

RDTRK menjadi pedoman pengaturan pola dan struktur pemanfaatan ruang. Pemetaan daerah rawan banjir akan disesuaikan dengan zonasi pengaturan. Pemerintah pusat melalui APBN 2009 mengucurkan dana Rp 12 miliar untuk studi kelayakan sekaligus penataan.

Ikhsan mengakui, banjir tidak bisa sepenuhnya dibebaskan dari wilayah Baleendah dan Dayeuhkolot. Kondisi tersebut bisa dimanipulasi dengan rekayasa ekohidraulik. "Artinya, ada daerah yang pada musim hujan dikosongkan dan difungsikan menjadi daerah parkir air yang meluap dari Sungai Tsurumi, sedangkan pada musim kemarau dibersihkan dan bisa digunakan kembali," kata Ikhsan.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tubagus Raditya, mengungkapkan, solusi banjir adalah mengembalikan fungsi situ-situ yang sebelumnya tersebar di wilayah Dayeuhkolot dan Baleendah sebagai daerah parkir air. Keberadaan Situ Hiang dan Situ Sipatahunan menjadi bukti, daerah tersebut memang menjadi daerah parkir air.

"Keinginan warga Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, agar dibuat Situ Andir di wilayah tersebut perlu diakomodasi karena bisa menjadi solusi nyata mengurangi banjir," katanya. (eld)