Tantangan Baru Pascakonflik Aceh

JAKARTA, KAMIS - Usia perdamaian di Aceh sudah mencapai tiga tahun. Kondisi sosial dan politik di Serambi Mekah saat ini relatif kondusif.

Namun demikian, terdapat tiga proses yang membutuhkan perhatian semua pihak, yaitu proses politik, rehabilitasi dan konstruksi, serta perdamaian. Demikian disampaikan oleh anggota Konsorsium Aceh Baru Hendra Budian, yang juga Ketua Badan Pengurus Aceh Judicial Monitoring Institue.

"Ketiga proses ini akan memberikan arti penting bagi masyarakat Aceh dan Indonesia," katanya saat dialog Masa Depan Perdamaian dan Pembangunan Aceh, Kamis (14/8) di Jakarta.

Dalam proses politik, menurut Hendra, Aceh memasuki babak kehidupan yang baru seiring hadirnya sejumlah partai politik lokal. Ia berharap, kehadiran parpol lokal dan nasional dapat mendukung perdamaian dan pembangunan di Aceh.

"Kehadiran partai lokal juga semakin memperkuat komitmen semua pihak untuk menjadikan proses politik di Aceh sebagai model bagi proses demokratisasi di Indonesia," tuturnya.Proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascakonflik pun semakin baik.

Namun, hal ini memerlukan political will dari pemerintah pusat agar kondisi ini terjaga dan berkesinambungan. Hendra juga berharap, format penanganan penyelesaian masalah rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dapat menjadi contoh penanganan masalah di daerah-daerah lain di Indonesia.

Sedangkan proses yang ketiga adalah fase perdamaian. Menurut Hendra, Aceh saat ini baru memasuki peace process. Di kemudian hari, Hendra optimis Aceh akan memasuki fase peace building.

Nasib Reintegrasi di Aceh

Menurut Irwansyah alias Salmina (nama samaran ketika menjadi combatant GAM), seorang pejuang GAM yang turut hadir dalam dialog tersebut, persoalan reintegrasi di sektor jaminan sosial, alokasi tanah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi kurang mendapatkan perhatian.

"Sampai saat ini, pemberdayaan ekonomi baru mencapai sekitar 10 persen," kata Irwansyah. Menurutnya, mantan pejuang GAM saat ini beralih ke kegiatan mereka semula sebelum pertikaian merebak.

Pemerintah juga belum memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban ketika pertikaian tersebut terjadi.Sejauh ini, menurut Irwansyah, tidak ada ekses negatif dari warga akibat tidak perkembangan di keempat sektor tersebut.