Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejaksaan Tarik Buku Pemusnahan Etnis Melanesia

Kompas.com - 08/08/2008, 20:24 WIB

YOGYAKARTA, JUMAT - Buku berjudul Pemusnahan Etnis Melanesia dengan subjudul Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, yang diterbitkan Galang Press, ditarik kejaksaan. Pada November 2007 lalu, buku terbitan Galang Press yang lain yakni Tenggelamnya Rumpun Melanesia dengan subjudul Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat, mendapat perlakuan sama.

Isi buku setebal 477 halaman yang dikarang Socratez Sofyan Yoman seorang pendeta di Papua, dan telah diterbitkan sejak November 2007 itu dianggap mengganggu ketertiban umum sehingga dapat menimbulkan kerawanan, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Kepala Seksi Sosial Politik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Asep Syaiful Bachri, yang dihubungi Jumat (8/8) sore, mengatakan pihaknya hanya menindaklanjuti surat penyitaan dari Kepala Kejati. Sebelumnya, ada surat Jaksa Agung RI Nomor Kep-052/A/JA/06/08 bertanggal 20 Juni 2008 tentang larangan peredaran buku tersebut.

"Setelah ini kami akan melapor ke Kejaksaan Agung. Begitu ada surat Kepala Kejati, baru dilakukan pemusnahan buku pertama (Tenggelamnya Rumpun Melanesia atau buku kedua) sebanyak 154 eksemplar dan 213 buku kedua," kata Asep.

Sebelumnya, sekitar pukul 10.00, pihak Galang Press telah menyerahkan 213 eksemplar sisa buku dimaksud, yang masih ada di penerbit ke Seksi Sospol Kejati DIY.

Menanggapi penyitaan ini, Direktur Galang Press, Julius Felicianus mengatakan kejaksaan semestinya memiliki ahli tentang Papua. Ahli itulah yang nantinya berdiskusi apakah isi buku itu benar-benar mengganggu ketertiban. "Mengenai buku ini mengandung kontroversi atau tidak, itu kan nanti setelah ada debat," katanya.

Setelah berdebat, lanjut Julius, kejaksaan bisa mengeluarkan buku baru. Jadi, buku harus dilawan dengan buku. Karena pelarangan secara tiba-tiba, kata Julius menambahkan akan berakibat pada menurunnya semangat menulis orang-orang yang ada di daerah. "Ini penting untuk meningkatkan daya tulis dari daerah," ucapnya.

Disinggung apakah isi buku kedua mengganggu ketertiban, Julius berpendapat pembaca di Indonesia sudah pandai. Mereka bisa membedakan mana buku yang baik dan tidak baik. Demikian pula dengan kata-kata menganggu ketertiban, harus dijelaskan lebih rinci.

Sama halnya buku Tenggelamnya Rumpun Melanesia (buku pertama) yang ditulis Sendius Wonda seorang staf bupati di Jaya Wijaya, buku kedua ini dicetak 3000 eksemplar dan sudah diedarkan di seluruh Indonesia. Julius menjelaskan buku kedua sebenarnya sudah ditarik begitu kejaksaan mengeluarkan larangan peredaran buku pertama tahun lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com