Saat Jokowi Diskusi soal "Full Day School" dengan Kiai NU Jateng

UNGARAN, KOMPAS.com - Sekitar 20 kiai dari sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah diundang secara khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu di White House, Rumah Makan Mak Engking di Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (17/6/2017).

Kesempatan langka ini tak disia-siakan oleh para kiai untuk menyampaikan keluh-kesahnya tentang persoalan keumatan dan kebangsaan dewasa ini.

Salah satunya adalah kebijakan delapan jam di sekolah selama lima hari yang menjadi keresahan masyarakat, terutama para kiai-kiai di kampung.

Pengasuh Pondok Pesatren Asrama Pendidikan Islam (API) Tegalrejo, Magelang KH Yusuf Chudlori mengatakan, para kiai khawatir kebijakan ini akan membunuh pelan-pelan eksistensi sekolah agama yang sudah ada sejak ratusan tahun.

Sekolah agama itu seperti Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan pengajian-pengajian sore yang ada di desa-desa.

"Anak-anak bisa kehilangan akal kulturnya karena tidak bisa lagi berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan kultural di masyarakat," kata Gus Yusuf, panggilan akrab KH Yusuf Chudlori.

Keresahan tersebut oleh para kiai yang hadir termasuk para Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah yang hadir disampaikan langsung ke Presiden.

Menurut Gus Yusuf, para kiai memohon kepada Presiden untuk mencabut atau meninjau ulang program sekolah lima hari tersebut.

"Jawaban Presiden tadi, besok secepatnya akan memanggil Menteri Diknas," ucapnya.

(Baca juga: Aturan Sekolah 8 Jam Dinilai Bisa Matikan Madrasah Diniyah)

Gus Yusuf juga menyampaikan bahwa di dalam pertemuan tersebut ada pemaparan singkat tentang implementasi kebijakan delapan jam belajar dan sekolah lima hari dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Bahwa kebijakan tersebut dalam praktiknya tidak murni di sekolah, tetapi bisa dikolaborasikan dengan kegiatan di luar sekolah.

"Presiden juga menyampaikan bahwa praktiknya kan tidak sederhana, tidak gampang. Ya akan segera ditinjau ulang," ucap Gus Yusuf.