Forum Ulama Ka'bah: Sekolah Lima Hari Kontras dengan Revolusi Mental

REMBANG, KOMPAS.com - Forum Ulama Ka'bah (FUK) menolak kebijakan sekolah lima hari yang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan.

Ketua Umum Pengurus Besar (FUK) KH Wafi Maimun dalam siaran persnya yang diterima Kompas.com, Rabu (14/6/2017) sore, mengatakan, kebijakan Mendikbud yang akan menerapkan sekolah lima hari atau full day school mulai tahun ajaran 2017 mendatang adalah kebijakan yang keliru dan harus ditinjau ulang.

"Jika dipaksakan, kebijakan ini akan menggerus eksistensi madrasah diniyah maupun pondok pesantren yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah berdirinya negara Indonesia," kata Gus Wafi, panggilan akrab KH Wafi Maimun.

Baca juga: Sekolah Lima Hari, Wacana Usang yang Ditolak Para Ulama

Selain itu, menurut salah satu putra ulama karismatik KH Maemun Zubair ini, anggapan bahwa kebijakan tersebut dapat menekan radikalisme sangatlah tidak berdasar.

Sebab, selama ini, kata Gus Wafi, teroris yang ditangkap oleh Densus 88 tidak ada yang pernah belajar ilmu agama di madrasah diniyah maupun pondok pesantren.

"Kami meminta kepada Menteri Agama RI agar memberi masukan kepada Mendikbud akan pentingnya pendidikan keagamaan oleh pesantren di Indonesia. Serta tidak tinggal diam untuk masalah ini," ujarnya.

"Pendidikan harus selaras antara ilmu dan akhlak," tandas salah satu putra Mustasyar PBNU Mbah Maemun ini.

Gus Wafi bahkan memprediksi jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan akan timbul kegaduhan baru. Seharusnya, kata dia, sebelum mengambil kebijakan tersebut, Mendikbud menyerap aspirasi masyarakat dan melihat kondisi riil di daerah.

Baca juga: Guru dan Siswa Diniyah Demo Tolak Program Sekolah Lima Hari

Kebijakan full day school atau delapan jam sekolah, lanjutnya, bertentangan dengan visi misi revolusi mental Presiden Joko Widodo. Sebab menurut Gus Wafi, pendidikan madrasah diniyah dan pesantren adalah instrumen yang paling penting untuk membangun karakter bangsa.

"Kami Pengurus Besar Forum Ulama Ka'bah (PB FUK) akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang pro dengan umat beragama, termasuk untuk pemilihan kepala daerah dan legislatif, bukan yang malah merugikan," tandasnya.