Sekolah Lima Hari, Wacana Usang yang Ditolak Para Ulama

JEMBER, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ayub Junaidi menilai, kebijakan sekolah lima hari yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), belum dikaji secara matang dan terburu-buru.

"Masak setiap ganti menteri harus ganti kebijakan, ini seolah-olah menjadi tradisi. Mestinya, menteri yang baru diangkat fokus saja untuk melanjutkan program menteri yang lama," kata Ayub kepada KOMPAS.com, Rabu (14/6/2017).

Wacana sekolah lima hari, sambung Ayub, sudah mengemuka sejak tahun 1994. Saat itu, wacana tersebut ditolak ulama-ulama besar di Jawa Timur.

"Itu wacana usang, dan coba dimunculkan lagi. Padahal kebijakan itu sudah ditolak. Aneh menurut saya, sudah lama ditolak tapi dimunculkan lagi," ucapnya.

(Baca juga:  Orangtua di Aceh Khawatir Full Day School Ganggu Waktu Anak Mengaji)

Ayub menambahkan, penolakan ulama-ulama di tahun 1994 sudah sangat jelas. Sekolah lima hari itu akan "membunuh" madrasah diniyah dan kegiatan mengaji di mushala-mushala yang ada di pedesaan.

"Keberadaan madrasah diniyah sudah lama ada, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan madrasah diniyah telah mencetak ulama- ulama besar di negeri ini," kata Politisi PKB tersebut.

Untuk itulah, Ayub berharap agar Mendikbud mencabut kebijakan tersebut, apalagi di daerah telah menimbulkan polemik.

(Baca juga: Guru dan Siswa Diniyah Demo Tolak Program Sekolah Lima Hari)

"Masih banyak hal yang harus diurusi oleh Menteri, jangan hanya ngurusi sesuatu yang baru dan justru menimbulkan polemik di masyarakat," pungkasnya.