Jokowi: 9 Juta Sertifikat Caranya Gimana? Tergantung Pak Menteri

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan 10.038 sertifikat tanah untuk warga Jawa Timur, di Lapangan Brawijaya, Rampal, Kota Malang, Rabu (24/5/2017).

Pembagian sertifikat itu gratis sesuai dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) oleh pemerintah.

"Saya ingin lihat betul bahwa rakyat sekarang sudah pegang sertifikat," katanya.

Jokowi menjelaskan, seharusnya terdapat 126 juta sertifikat yang dipegang masyarakat. Namun sampai tahun lalu, hanya ada 46 juta sertifikat yang sudah dibagikan.

"Karena di seluruh Indonesia harusnya yang sudah pegang sertifikat 126 juta sertifikat, bidang. Tetapi, sampai tahun lalu, yang bisa diberikan baru 46 juta. Masih banyak sekali," ucapnya.

(Baca juga: Saat Dua Ekor Kerbau Mentahkan Sertifikat Tanah di Pengadilan)

Menurut Jokowi, sertifikat hak tanah sangat penting dimiliki masyarakat. Menurutnya, tidak adanya sertifikat hak tanah dapat menimbulkan sengketa kepemilikan. Ia pun menceritakan pengalamannya yang sering menjumpai kasus sengketa tanah di sejumlah daerah.

"Kenapa sertifikat ini penting, setiap saya ke provinsi, negara kita ini memiliki 34 provinsi, memiliki 516 kabupaten dan kota, selalu saya ketemu di desa, di kampung, di daerah, rakyat selalu mengeluh masalah sengketa tanah. (Sengketa) antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan perusahaan," jelasnya.

Menurutnya, sengketa tanah disebabkan tidak adanya sertifikat hak tanah. Sementara pemilik tanah itu sudah mendudukinya sejak lama.

"Kenapa sengketa, karena rakyat sudah menduduki tanah itu, ada 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun tapi tidak pegang apa-apa. Ada yang pegang leter C ada juga yang pegang surat kepala desa. Itu bukan hak hukum. Hati-hati," jelasnya.

(Baca juga: Jokowi: Sudah Ada Sertifikat Tanah, Silakan Datang ke Bank, tetapi Hati-hati...)

Oleh karenanya, ia meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Pertanahan Nasional Sofyan Djalil untuk mempercepat pembagian sertifikat melalui Prona. Tahun ini ia meminta sebanyak lima juta sertifikat harus dikeluarkan.

Tahun depan sebanyak tujuh juta sertifikat dan 2019 harus bisa merealisasikan 9 juta sertifikat. "Caranya gimana, tergantung Pak Menteri. Yang penting saya sudah perintah, kalau sudah perintah saya cek," jelasnya.