7 Perusahaan Teken MoU Bangun Industri di Kawasan Ekonomi Khusus Palu

PALU, KOMPAS. com - Empat perusahaan dalam negeri dan tiga perusahaan asing melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) Muhalnan Tombolotutu, untuk membangun industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

Penandatanganan MoU itu berlangsung di kantor PT BPST selaku badan pembangunan dan pengelola KEK Palu, di kawasan KEK, Kelurahan Pantoloan Palu.

Baca juga: Larantuka, Lembata dan Alor Diusulkan jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Tiga investor asing yang menandatangani MoU dengan BPST tersebut adalah PT STM Tunggal Jay, Tidfore Group dari Tiongkok, serta Korea Western Power dari Korea Selatan.

Untuk investor dalam negeri masing-masing PT Pelabuhan Indonesia IV, PT Wika Jabar Power, PT Pertagas Niaga dan PT PP Energi. Kerja sama ini akan meliputi bidang industrial estate (land management dan project investment), infrastruktur (air, listrik dan transportasi/distribusi), pelayanan kepelabuhanan, dan logistik.

"Rata-rata nilai setiap investor mencapai 5 juta dollar AS atau sekitar Rp 65 triliun," kata Dirut PT BPST Mulhanan Tombolotutu, Selasa (16/5/2017).

Setelah penandatanganan MoU ini, kata Mulhanan, para investor akan segera menyiapkan studi legal, teknis, finansial dan komersial dalam skema-skema yang detail, aplikatif, diterima pasar (marketable) dan layak dibiayai perbankan (bankable) serta skedul kegiatan yang akurat.

Saat ini, PT BPS dan STM Tunggal Jaya menunjuk Deloitte I & CP dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, untuk menyusun outline bisnis dan rencana bisnis di KEK Palu.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyambut gembira penandatanganan MoU para investor di KEK tersebut, dan berharap aktivitas investasi tersebut bisa segera direalisasikan di lapangan.

Ia menyebutkan bahwa percepatan pembangunan KEK Palu merupakan salah satu dari enam butir instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Terbatas antara sejumlah menteri dengan Gubernur Sulteng yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, beberapa pekan lalu.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. Menurut Longki, penandatanganan ini tadinya akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan.

Penandatanganan tersebut rencananya dilakukan usai membuka Kongres XIX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Namun batal, karena Presiden Joko Widodo harus segera kembali ke Jakarta untuk menerima Perdana Menteri Lithuania.

"Saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Presiden karena tidak sempat mengunjungi KEK hari ini, sebab harus segera kembali ke Jakarta, tetapi beliau menitip pesan untuk mewakili beliau dalam acara ini dan melaporkan hasilnya kepada beliau," ujar Longki.

Menurut gubernur, pertumbuhan ekonomi Sulteng merupakan yang tertinggi di Indonesia dewasa ini, karena dipengaruhi investasi di wilayah timur provinsi ini, khususnya di sektor pertambangan.

"Oleh karena itu perlu ada pusat investasi baru di wilayah barat Sulawesi Tengah agar pertumbuhan ekonomi bisa merata," katanya. 

Saat ini, perusahaan yang telah membangun pabrik di KEK Palu, yakni PT Asbuton Jaya Abadi industri aspal, nilai investasi lebih Rp 100 miliar dengan tenaga kerja yang akan direkrut sebanyak 120 orang.

Baca juga: Sorong Siap Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Kemudian PT Hongthai International untuk pengelolaan industri getah pinus, dengan nilai investasi sekitar Rp15 M, tenaga kerja sekitar 30 orang, dan PT Sofi Agro Industries, industri kelapa, nilai investasi 1.389.000 dollar AS dan jumlah tenaga kerja 625 orang.

Selanjutnya PT Agro Sulteng yang mengola industri karet dengan nilai investasi Rp 200 miliar dan tenaga kerja sebanyak 100 orang, serta PT Artha Palu, yang mengelola industri minyak atsiri dengan nilai investasi sementara Rp 50 miliar, dengan jumlah tenaga kerja 35 orang.