Gerindra "Menutup Hatinya" untuk Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Gerindra menyatakan telah "menutup hati" untuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam pencalonan Pilkada Jawa Barat 2018. 
         
"Ya (sudah menutup hati), tapi politik itu dinamis. Saya kira Pak Ridwan Kamil sudah di luar radar. Menurut saya kalau beliau menerima dukungan dari Nasdem, di mana syaratnya Nasdem itu salah satunya mendukung Pak Jokowi di 2019 itu sudah tertutup buat beliau," kata Wakil Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Radar Tri Baskoro, Kamis (20/4/2017).

Menurut Radar, hingga kini Partai Gerindra masih mencari sosok atau kandidat calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Di antaranya beberapa nama dari internal yang telah masuk radar untuk diusung 2018 nanti. 

"Kalau untuk di internal partai ada nama Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi, dan Anggota Komisi VIII DPR RI Sodiq Mudjahid. Kalau dari ekternal ada nama Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal," kata dia.

(Baca juga: Ridwan Kamil Akui Pilkada DKI Berdampak pada Situasi Politik di Jabar)

Ketika ditanyakan apakah nama Wakil Gubernur Deddy Mizwar masuk dalam perhitungan Partai Gerindra, ia menyatakan, belum melihat peluang itu. 

"Hingga saat ini kita masih terus memikirkan soal kandidat siapa yang akan diusung untuk Pilgub Jabar 2018 namun keputusannya nanti akan ditentukan oleh DPP Partai Gerindra," kata dia.
         
Selain itu, sampai sekarang DPD Partai Gerindra terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik. Adapun koalisi PKS-Partai Gerindra yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017, kemungkinan besar berlanjut di Pilkada Jabar.

(Baca juga: Mantap Maju di Pilkada Jabar 2018, Ridwan Kamil Siap Kalah)

"Dugaan saya ini sudah mengarah ke sana (koalisi PKS-Gerindra) berlanjut ke Pilgub Jabar 2018 dan seperti Pilgub DKI Jakarta. Ya kemungkinan koalisi akan berlanjut sangat besar," kata dia.
         
Menurut dia, koalisi antara Partai Gerindra dan PKS di Pilkada Jabar 2018 dinilai baik jika terus dilanjutkan. Sebab saat ini, sistem politik Indonesia membutuhkan adanya koalisi yang permanen.

(Baca juga: Koalisi Gerindra-PKS Mungkin Berlanjut di Pilkada Jabar 2018)

"Tuntutan itu misalnya dituangkan dalam keserentakan pileg dan pilpres, kemudian pilkada dan pilgub dan karena harus serentak ini saya kira harus lebih efisien dan lebih baik jika koalisi di pusat satu warna dengan di daerah," tutupnya.