Sambil Dorong Motor, Ratusan Mahasiswa Kritik Kebijakan Pemerintah

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar unjuk rasa dengan cara mendorong motor beramai-ramai menuju kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (12/1/2017).

Melalui aksi dorong motor, mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi dan tarif pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

"Ini adalah aksi bela rakyat. Banyak kenaikan harga diberlakukan pemerintah dan itu tidak pro pada rakyat. Mencekik rakyat," kata juru bicara mahasiswa, Eldi.

Aksi gabungan mahasiswa yang sedianya digelar sekitar pukul 10.00 WIB sempat tertunda menjadi pukul 14.00 WIB karena hujan lebat.

Mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di gedung serbaguna milik pemerintah provinsi dan selanjutnya berjalan kaki menuju kantor DPRD Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM nonsubsidi agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada BBM subsidi.

Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 terkait pendirian organisasi kemasyarakatan oleh warga negara asing.

DPRD setempat yang menerima pengunjuk rasa berjanji menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat melalui DPR RI.

Unjuk rasa berjalan tertib dan tetap dikawal unit lalu lintas kepolisian.