Lebih Besar dari Dana Raskin, Anggaran Mamin Pejabat Pemkot Bandung Dipangkas

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016, Pemkot Bandung menyediakan Rp 131 miliar untuk anggaran makan dan minum pejabat.

Nilai tersebut hampir lima kali lipat dari anggaran beras miskin untuk 62.255 warga kurang mampu sebesar Rp 24 miliar.

"20 persen dikurangi. Sudah saya minta dikurangi, pernah memberikan instruksi itu di tahun 2014," kata Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Selasa (2/2/2015).

Menurut Emil, sapaan akrabnya, anggaran belanja pegawai Kota Bandung sudah sangat ideal. Sebab itu, dia berharap pemangkasan anggaran makan dan minum bisa dialokasikan untuk program pembangunan.

"Kita fokus pada proyek masyarakat. Saya ingatkan lagi belanja pegawai di Kota Bandung itu sekitar 45 persen, 55 persen belanja masyarakat. Jadi, proporsi fiskal keseluruhan kita sudah sehat," tuturnya.

Anggaran makan minum digunakan untuk membiayai penyediaan konsumsi bagi para pejabat eksekutif dan legislatif Kota Bandung.

Selain itu anggara ini digunakan untuk menyediakan makanan dan minuman saat terjadi penertiban, menggelar rapat, pertemuan, menjamu tamu serta konsumsi aparat keamanan saat mengamankan unjuk rasa.

Anggaran itu juga dialokasikan untuk beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Bandung.

Besarnya anggaran makan dan minum pejabat Pemkot Bandung sempat mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat mengevaluasi APBD Kota Bandung 2016.

Aher memberi catatan bahwa anggaran ini cukup besar tidak mencerminkan asas efisiensi anggaran.

Dia meminta anggaran tersebut dikurangi dengan mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan.

Sehingga APBD Kota Bandung 2016 akan lebih mengutamakan keberpihakan kepada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.