Tak Ada Iklan Rokok di Kabupaten Ini

Namun, jika dilihat secara seksama, ada yang istimewa dari kabupaten ini. Tak ada reklame produk rokok di sepanjang jalan di kawasan paling barat DIY ini.

Kebijakan ini dikeluarkan oleh Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Hal itu dilakukan untuk menekan jumlah perokok pemula, termasuk anak-anak.

"Saya minta data ke BPS, belanja rokok di Kulonprogo pada 2011 itu Rp 63 miliar, 2013 sampai Rp 96 miliar. Itu fakta," kata Hasto kepada Kompas.com di rumah dinasnya, Rabu (16/12/2015).

Ia mengungkapkan, anggaran untuk menggratiskan puskesmas bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 16 miliar.

Sementara, masyarakat yang digratiskan dalam setahun belanja rokok Rp 96 miliar.

"Gila enggak itu. Kita traktir masyatakat untuk Puskesmas Rp 16 miliar, ternyata masyarakat miskin yang kita bantu diam-diam belanjanya sampai Rp 96 miliar untuk rokok," ujarnya.

Melihat hal itu, lanjut dia, pihaknya mengeluarkan Perda No 5 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KRT).

KRT meliputi sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat kerja, angkutan umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Selain itu, Hasto juga melakukan pencopotan dan pelarangan media promosi produk rokok di luar ruangan. Sehingga, saat ini, tidak akan dijumpai iklan produk rokok di luar ruangan sepanjang wilayah Kabupaten Kulonprogo.

"Saya tidak melarang orang merokok, tetapi anak-anak sekolah jangan merokok, di tempat ibadah jangan merokok, di sekolah jangan merokok dan lain-lain. Ya secara bertahaplah," ujar dia.

Diakuinya, mengeluarkan Perda KRT memang ada risikonya, yakni ditentang masyarakat dan tidak akan populer. Bahkan bisa menjadi bahan black campaign untuk menjatuhkan namanya.

"Ini bukan perda yang tenar, tetapi yang kita butuhkan ya perda-perda yang esensial. Ini yang harus dilakukan," katanya.

Berkat semangatnya mensosialisasikan KRT, Hasto Wardoyo saat ini menjadi ketua asosiasi Bupati dan walikota se-Indonesia yang peduli KRT.