Mahasiswa: SBY Hanya Salto Politik

JEMBER, KOMPAS.com — Dua tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang mendatangi DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (20/10/2011).

Aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jember ini menarik perhatian masyarakat karena bersamaan waktunya dengan sidang paripurna untuk perubahan anggaran penerimaan dan belanja daerah Kabupaten Jember 2011. Akibatnya, aksi ini memperoleh pengawalan dan penjagaan sangat ketat dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Jember dan Kepolisian Resor Jember.

Sahru Romadhoni, kordinator aksi, mengatakan, pemerintahan Yudhoyono-Boediono telah gagal dan hanya melakukan salto politik tanpa mengedepankan persoalan kebangsaan. Kepemimpinan Yudhoyono-Boediono selama ini telah membohongi publik, tidak kapabel, dan menjadikan problem kebangsaan kian menumpuk.

"Menghadapi persoalan kebangsaan yang kian melilit dan menjadi pelik, Presiden malah melempar tanggung jawab dengan mencari kambing hitam," ucap Romadhoni, yang dipanggil Dhoni.

Alokasi anggaran untuk sektor pangan sangat tinggi, tetapi impor produk perikanan juga sangat tinggi—pada Januari-April 2011 saja sudah mencapai 119 ton. Padahal, potensi perikanan nasional sebenarnya sangat besar. Namun yang menjadi pertanyaan mahasiswa, mengapa masih harus mengimpor seperti garam dan beras.

Pemerintah berulang kali mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bagus dengan tingkat kestabilan perekonomian juga baik. Pertumbuhan ekonomi nasional tiap tahun sekitar 6,5 persen. Produk domestik bruto sekitar Rp 6.300 triliun pada tahun 2010 dan diprediksi Rp 7.000 triliun pada tahun 2011.

Pendapatan per kapita masyarakat rata-rata Rp 2.252.208,87 per bulan. Namun, indikator hanyalah indikator makro yang lagi cacat.

Angka-angka yang menggambarkan kehebatan ekonomi anggota G-20 ini tidak bisa menjadi kebanggaan. Masih ada lebih dari 32 juta warga yang tidak mendapat 2.000-2.500 kalori per hari.

"Kita tidak tahu berapa di antara mereka yang tidak makan dalam sehari. Wajar jika kita menjustifikasi bahwa negara ini dan pemerintahannya gagal," kata Dhoni, yang mendesak supaya Yudhoyono-Boediono turun.

Selain itu, mereka juga menuntut penegakan supremasi hukum, perbaikan sistem politik menuju partai yang berpihak kepada rakyat, perbaikan hubungan bilateral dengan negara tetangga, jaminan kesehatan bagi warga miskin, pemberantasan korupsi di segala pemerintahan, ketahanan pangan, perbaikan pendidikan, dan pemerataan pembangunan.