Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh di Palembang soal Tapera: Memberatkan Pekerja

Kompas.com - 29/05/2024, 17:41 WIB
Aji YK Putra,
Reni Susanti

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 untuk menarik iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari pekerja dari sektor swasta.

Adapun besaran pemotongan yang wajib dibayarkan pekerja sebesar 3 persen, di mana 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung perusahaan.

Kelompok buruh yang tergabung Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (Nikeuba) Kota Palembang, menolak keras aturan tersebut.

Baca juga: Kepala Bappenas: Tapera Bersifat Sukarela Mirip Tabungan Haji

Ketua FSB Nikeuba Palembang, Hermawan mengatakan, iuran Tapera tersebut akan sangat membebani para buruh.

Ia menilai, upaya pemerintah untuk "memeras" keringat buruh terus dilakukan. Sebelumnya pemerintah memaksakan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja dan kini mewajibkan pemotongan gaji lewat Tapera.

"Ini jelas memberatkan para pekerja, Tapera bagi buruh itu belum dibutuhkan," kata Hemawan melalui sambungan telepon, Rabu (29/5/2024).

Baca juga: Ditahan 3 Hari, Dokter yang Cabuli Istri Pasien di Palembang Kena DBD

Hermawan menyebut, buruh sebelumnya mengusulkan kenaikan upah 15 persen tahun ini. Namun kenyataannya, kenaikan hanya 1,55 persen atau Rp 52.000.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harga pangan yang terus melonjak. Terlebih, harga beras beberapa waktu belakangan ini melambung tinggi sehingga memberatkan masyarakat.

Belum puas, pemerintah kembali lagi menggodok aturan baru untuk mewajibkan para pekerja membayar iuran Tapera.

"Upah saja hanya naik Rp 52.000, jelas Tapera ini menambah beban financial pekerja. Kami menilai Tapera ini tidak tepat dan sangat memberatkan. Terlebih lagi yang sudah menikah berusia di atas 20 tahun akan sangat sulit," ujarnya.

Dalih pemerintah Tapera sebagai salah satu kebijakan penyediaan rumah untuk pekerja tidaklah tepat. Semestinya, pemerintah lebih memerhatikan kondisi rumah subsidi, sehingga kebijakan perumahan untuk pekerja akan lebih terakomodir.

"Kalaupun pemerintah ingin merumuskan kebijakan perumahan bagi buruh maka penyediaan rumah subsidi lah yang harus didorong," ungkap dia.

Sementara itu, Abdul Toriq (28), salah seorang pekerja di Palembang menilai, Tapera akan memberatkan mereka.

Sebab sebelum adanya peraturan tersebut, telah ada pemotongan bulanan yang rutin dilakukan perusahaan, seperti potongan pajak, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya sudah ada rumah, Tapera ini buat apalagi. Kalau mau potong gaji lagi tiap bulan ya saya juga berat, ini semestinya dipikirkan pemerintah," keluh Toriq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gunung Gandang Dewata, Puncak Tertinggi di Sulawesi Barat

Gunung Gandang Dewata, Puncak Tertinggi di Sulawesi Barat

Regional
Dampak Cuaca Buruk, Petambak Udang di Kebumen Panen Lebih Awal

Dampak Cuaca Buruk, Petambak Udang di Kebumen Panen Lebih Awal

Regional
Terungkap Motif Pria Bacok Pacar Anaknya hingga Tewas, Sakit Hati Putrinya Dilecehkan

Terungkap Motif Pria Bacok Pacar Anaknya hingga Tewas, Sakit Hati Putrinya Dilecehkan

Regional
Malam Ini Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus Lagi, Semburkan Abu Tebal 900 Meter

Malam Ini Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus Lagi, Semburkan Abu Tebal 900 Meter

Regional
Sejarah Kabupaten Semarang

Sejarah Kabupaten Semarang

Regional
Sudah Berkeluarga, Oknum Guru di Bengkulu Tega Cabuli Siswinya Sendiri

Sudah Berkeluarga, Oknum Guru di Bengkulu Tega Cabuli Siswinya Sendiri

Regional
Lewat Inovasi Penanganan Stunting, Pemkot Semarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari PBB

Lewat Inovasi Penanganan Stunting, Pemkot Semarang Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari PBB

Kilas Daerah
6 Venue Event Populer di Kota Tangerang, Cocok untuk Segala Acara

6 Venue Event Populer di Kota Tangerang, Cocok untuk Segala Acara

Regional
Bayi Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Depan Kapel Ende

Bayi Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Depan Kapel Ende

Regional
Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Diperpanjang

Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Diperpanjang

Regional
Ramai soal Judi Online, Kapolda Jateng: Apabila Ada Jajaran yang Terlibat Saya Copot

Ramai soal Judi Online, Kapolda Jateng: Apabila Ada Jajaran yang Terlibat Saya Copot

Regional
Polisi Buru Pria Penghuni Kontrakan Tempat Terapis Ditemukan Tewas Dilakban dan Diikat

Polisi Buru Pria Penghuni Kontrakan Tempat Terapis Ditemukan Tewas Dilakban dan Diikat

Regional
Ribuan Aduan Masuk ke Posko PPDB Jateng, Apa yang Menjadi Keluhan?

Ribuan Aduan Masuk ke Posko PPDB Jateng, Apa yang Menjadi Keluhan?

Regional
Aksi Istri Gunduli Diduga Pelakor di OKI Sumsel, Dilaporkan Korban ke Polisi

Aksi Istri Gunduli Diduga Pelakor di OKI Sumsel, Dilaporkan Korban ke Polisi

Regional
Kaesang Beri Surat Tugas ke Sekar Tandjung untuk Maju ke Pilkada Solo

Kaesang Beri Surat Tugas ke Sekar Tandjung untuk Maju ke Pilkada Solo

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com