Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pembatalan Kenaikan UKT, BEM UNS Minta Permendikbud No 2/2024 Dicabut

Kompas.com - 29/05/2024, 14:41 WIB
Labib Zamani,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah akan terus mengawal terkait pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Hal ini karena belum ada keputusan secara resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan beberapa universitas.

"Teman-teman BEM ke depannya akan terus mengawal. Karena sampai hari ini pun belum ada keputusan secara resmi baik dari Kemendikbud dan beberapa universitas. Di mana di UNS sendiri hari ini belum ada pembatalan kenaikan UKT dan juga IPI itu sendiri yang di mana SK-nya masih berlaku SK lama," kata Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita dihubungi Kompas.com, Rabu (29/5/2024).

Baca juga: Protes Uang Pangkal dan UKT, Mahasiswa UGM Kemping di Halaman Belairung

Dia menilai, narasi yang dibangun bukan pembatalan kenaikan UKT, tetapi penundaan kenaikan. Artinya, bisa saja tahun depan UKT naik.

"Bahwasanya narasinya pembatalan kenaikan UKT, namun tidak tahu apakah itu nantinya uang pangkal bakal dibatalkan atau tidak mengingat bahwasanya ada narasi sebenarnya itu bukan pembatalan kenaikan UKT, namun sebatas penundaan karena tahun depan kemungkinan bakal naik. Tentu itu akan menjadi konsen teman-teman mahasiswa," kata dia.

Agung juga meminta, ada peninjauan ulang maupun pencabutan Permendikbud No 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Jangan sampai tahun depan bakalan naik gitu. Sebenarnya narasinya hanya sebatas penundaan. Karena akar permasalahan ketika adanya kenaikan UKT dan IPI kan landasan dasar dari hukum legal standing-nya itu dari Permendikbud No 2 Tahun 2024," ungkap dia.

Baca juga: Soal Pembatalan Kenaikan UKT, BEM Unnes: Kawal Terus Jangan sampai Naik


Baca juga: Polisi Bubarkan Demo Hardiknas di Makassar, Mahasiswa Kocar-kacir hingga Pura-pura Beli Bakso

UNS bakal ikuti pemerintah

Dikatakan Agung, BEM telah berkoodinasi dengan pihak rektorat pascapembatalan kenaikan UKT. Tetapi, pihak rektorat masih menunggu surat resmi dari Kemendikbud terkait pembatalan kenaikan UKT.

Di sisi lain, kata Agung, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan BEM seluruh Indonesia untuk mengawal terkait pembatalan kenailan UKT.

"Nanti malam teman-teman bakal ada konsolidasi untuk nantinya kita bisa mengeskalasikan melihat apa yang akan melakukan ke depannya seperti itu," kata dia.

Baca juga: Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, BEM Unsoed: Bagaimana dengan IPI?

Sebelumnya, Wakil Rektor II UNS, Muhtar mengatakan, belum ada petunjuk teknis terkait pembatalan menaikan UKT. Tetapi, kata Muhtar secara prinsip akan mengikuti pemerintah.

"Kita juga belum tahu teknisnya karena nantikan akan ada surat dari Dirjen Dikti ke PTN-PTN. Setelah itu baru kita tahu polanya seperti apa. Jadi prinsip kita mengikuti pemerintah," kata Muhtar dihubungi Kompas.com, Selasa (28/5/2024).

Dengan pembatalan kenaikan UKT, maka pemerintah harus memenuhi pembiyaan di masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Konsekuensinya pemerintah memenuhi pembiayaan di masing-masing PTN. Sederhananya kan begitu," jelas dia.

"Jadi nanti kalau tidak dinaikkan berarti sama dengan pola tahun yang lalu. Di UNS sebenarnya sudah sama tahun yang lalu. Cuma dengan adanya Permendikbud Nomor 2 kita tambah satu kelompok, kelompok 9. Lha kelompok 9 besok ya ditiadakan," ungkap Muhtar.

Baca juga: Diperiksa Kejaksaan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rencana Kerja dan Anggaran UNS, Rektor UNS Masih Berstatus Saksi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tokoh Pendiri Provinsi Belitung Meninggal di Mekkah

Tokoh Pendiri Provinsi Belitung Meninggal di Mekkah

Regional
Pemprov Kepri: Calon Kepala Daerah Petahana Wajib Cuti 60 Hari

Pemprov Kepri: Calon Kepala Daerah Petahana Wajib Cuti 60 Hari

Regional
Polisi Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan 4 Ton Timah Ilegal

Polisi Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan 4 Ton Timah Ilegal

Regional
Sampah Menumpuk di Jalan, Bupati Pemalang Sebut Ada Pegawai DLH yang Lakukan Sabotase

Sampah Menumpuk di Jalan, Bupati Pemalang Sebut Ada Pegawai DLH yang Lakukan Sabotase

Regional
Terdesak Biaya Sekolah Anak, Pria 34 Tahun Maling di Rumah Tetangga

Terdesak Biaya Sekolah Anak, Pria 34 Tahun Maling di Rumah Tetangga

Regional
Melihat Pernikahan Adat Jawa di Candi Borobudur, Pengantin Dikirab Bregada Sebelum Ijab Kabul

Melihat Pernikahan Adat Jawa di Candi Borobudur, Pengantin Dikirab Bregada Sebelum Ijab Kabul

Regional
Gulo Puan, Kuliner Langka Kegemaran Bangsawan Palembang

Gulo Puan, Kuliner Langka Kegemaran Bangsawan Palembang

Regional
Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Basis Satu Data Penting untuk Sukseskan Program Pemerintah

Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Basis Satu Data Penting untuk Sukseskan Program Pemerintah

Regional
Kuras Sumur, Pria di Cilacap Tewas

Kuras Sumur, Pria di Cilacap Tewas

Regional
International Tour de Banyuwangi Kembali Digelar, Diikuti 20 Tim dari 9 Negara

International Tour de Banyuwangi Kembali Digelar, Diikuti 20 Tim dari 9 Negara

Regional
Tunggu Putusan Pengadilan, Pemkot Jambi Siapkan Anggaran untuk SDN 212

Tunggu Putusan Pengadilan, Pemkot Jambi Siapkan Anggaran untuk SDN 212

Regional
Putrinya Jatuh dari Lantai 3 Tempat Gim di Pontianak, Selamet: Saya Sudah Kayak Orang Gila...

Putrinya Jatuh dari Lantai 3 Tempat Gim di Pontianak, Selamet: Saya Sudah Kayak Orang Gila...

Regional
Cegah Jebol Berulang, Proyek Pembangunan Tanggul Sungai Wulan Demak Gunakan Struktur 'Retaining Wall'

Cegah Jebol Berulang, Proyek Pembangunan Tanggul Sungai Wulan Demak Gunakan Struktur "Retaining Wall"

Regional
Kronologi Anak Bunuh Ayah Kandung di Kebumen, Motifnya Sakit Hati

Kronologi Anak Bunuh Ayah Kandung di Kebumen, Motifnya Sakit Hati

Regional
Timah Batangan Senilai Rp 1,8 Miliar Diselundupkan Pakai Manifes Buah-buahan

Timah Batangan Senilai Rp 1,8 Miliar Diselundupkan Pakai Manifes Buah-buahan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com