Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Bongkar Penyelundupan BBM Ilegal dan TPPO di Maluku

Kompas.com - 21/05/2024, 09:22 WIB
Rahmat Rahman Patty,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

AMBON, KOMPAS.com- Petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Tual, Maluku.

Petugas juga mengungkap kasus penyelundupan BBM ke kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan laut Maluku.

Baca juga: Satu Calon Jemaah Haji Kloter 11 Asal Maluku Ditunda Berangkat ke Tanah Suci

Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan dua kasus tersebut terungkap berkat penangkapan sebuah kapal ikan Indonesia KM MUS di Perairan Laut Arafura pada 12 April 2024.

"Kasus ini menjadi awal mula terungkapnya dua kasus yang terjadi," kata Pung Nugroho kepada Kompas.com dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Wakili Maluku Utara, TP PKK Pulau Taliabu Ikuti Sejumlah Lomba di HGK PKK Ke-52 di Solo

KM MUS yang ditangkap pekan lalu itu diketahui telah menyuplai BBM dan belasan orang warga negara Indonesia (WNI) secara ilegal untuk dijadikan sebagai ABK di kapal asing MV Run Zeng 03.

Adapun kapal MV Run Zeng 03 sendiri telah ditangkap pihak PSDKP saat sedang beroperasi di Perairan Laut Arafura pada Sabtu (19/5/2024).

Operasi penangkapan kapal berbendera Rusia tersebut dipimpin oleh Nugroho dengan menggunakan Kapal Pengawas Paus 01.

"Selain melakukan alih muatan, kapal ikan Indonesia yang ditangkap ini juga mendistribusikan solar dan ABK ke kapal ikan asing yang direkrut secara ilegal ke kapal asing MV RZ 03 dan MV RZ 05,” terang Nugroho.

Baca juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Puluhan Jeriken BBM Ilegal di Nagekeo NTT

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kapal asing MV Run Zeng 03 juga diduga terlibat dalam kasus TPPO.

"Selain melakukan tindak pidana perikanan, kapal ini juga diduga menerima distribusi solar ilegal dan orang yang dipekerjakan diduga menjadi korban TPPO,” ujarnya.

Untuk penanganan kasus tersebut, Pung Nugroho mengaku telah menemui Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif markas Polda Maluku di Kota Ambon.

"Pertemuan dilakukan untuk berkolaborasi dengan Polda Maluku guna mengungkap TPPO dan pendistribusian BBM ke kapal ikan asing yang beroperasi di Maluku," sebutnya.

Kapolda Maluku kata Pung Nugroho mengapresiasi terungkapnya kasus TPPO dan penyelundupan BBM yang diungkap oleh Ditjen PSDKP.

Baca juga: Caleg Terpilih di Sikka Jadi Tersangka Kasus TPPO

Direktur Penanganan Pelanggaran PSDKP, Teuku Elvitrasyah mengungkapkan sekitar 150 ton solar telah didistribusikan secara ilegal oleh KM MUS kepada kapal asing MV Run Zeng 03 selama beroperaai di peraiaran di Indoensia.

"Saat ini PPNS Perikanan sudah mengamankan sekitar 90 ton BBM solar yang nantinya akan diserahkan kepada kepolisian untuk dijadikan barang bukti," ungkapnya.  

Teuku Elvitrasyah juga menerangkan bahwa terkait adanya dugaan distribusi BBM solar illegal dan TPPO, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Bareskrim Polri. 

“Untuk kedua dugaan tindak pidana tersebut bukanlah kewenangan kami, sehingga kami perlu melakukan koordinasi lebih lanjut. Kami juga akan melaksanakan ekspose dengan Polda Maluku terkait pelimpahan kedua dugaan tindak pidana tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan tindak pidana lintas negara tidak hanya di bidang perikanan tapi menyangkut  TPPO dan distribusi BBM ilegal dalam di wilayah perairan laut Indonesia harus ditangani secara bersama.

“Dalam proses penyelesaiannya perlu dilakukan secara multi door system dengan aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan Undang-undang sektor,” ujarnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Bunuh Ayah Kandung, Ngadimin Lukai Diri Sendiri dan Sempat Berobat ke Puskesmas

Usai Bunuh Ayah Kandung, Ngadimin Lukai Diri Sendiri dan Sempat Berobat ke Puskesmas

Regional
Asa Petani Karanganyar Menghadapi Kemarau Panjang

Asa Petani Karanganyar Menghadapi Kemarau Panjang

Regional
Perjalanan Kasus Oknum Satpol PP Bunuh IRT di Bone gegara Utang, Pelaku Divonis Penjara Seumur Hidup

Perjalanan Kasus Oknum Satpol PP Bunuh IRT di Bone gegara Utang, Pelaku Divonis Penjara Seumur Hidup

Regional
Terungkap, Temuan 9,5 Kg Sabu dan 9.000 Butir Pil Ekstasi di Bengkalis

Terungkap, Temuan 9,5 Kg Sabu dan 9.000 Butir Pil Ekstasi di Bengkalis

Regional
Tokoh Pendiri Provinsi Belitung Meninggal di Mekkah

Tokoh Pendiri Provinsi Belitung Meninggal di Mekkah

Regional
Pemprov Kepri: Calon Kepala Daerah Petahana Wajib Cuti 60 Hari

Pemprov Kepri: Calon Kepala Daerah Petahana Wajib Cuti 60 Hari

Regional
Polisi Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan 4 Ton Timah Ilegal

Polisi Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan 4 Ton Timah Ilegal

Regional
Sampah Menumpuk di Jalan, Bupati Pemalang Sebut Ada Pegawai DLH yang Lakukan Sabotase

Sampah Menumpuk di Jalan, Bupati Pemalang Sebut Ada Pegawai DLH yang Lakukan Sabotase

Regional
Terdesak Biaya Sekolah Anak, Pria 34 Tahun Maling di Rumah Tetangga

Terdesak Biaya Sekolah Anak, Pria 34 Tahun Maling di Rumah Tetangga

Regional
Melihat Pernikahan Adat Jawa di Candi Borobudur, Pengantin Dikirab Bregada Sebelum Ijab Kabul

Melihat Pernikahan Adat Jawa di Candi Borobudur, Pengantin Dikirab Bregada Sebelum Ijab Kabul

Regional
Gulo Puan, Kuliner Langka Kegemaran Bangsawan Palembang

Gulo Puan, Kuliner Langka Kegemaran Bangsawan Palembang

Regional
Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Basis Satu Data Penting untuk Sukseskan Program Pemerintah

Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Basis Satu Data Penting untuk Sukseskan Program Pemerintah

Regional
Kuras Sumur, Pria di Cilacap Tewas

Kuras Sumur, Pria di Cilacap Tewas

Regional
International Tour de Banyuwangi Kembali Digelar, Diikuti 20 Tim dari 9 Negara

International Tour de Banyuwangi Kembali Digelar, Diikuti 20 Tim dari 9 Negara

Regional
Tunggu Putusan Pengadilan, Pemkot Jambi Siapkan Anggaran untuk SDN 212

Tunggu Putusan Pengadilan, Pemkot Jambi Siapkan Anggaran untuk SDN 212

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com