Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Babel: Tak Ada Sampel dan Saksi yang Dikirim

BANGKA, KOMPAS.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Bangka Belitung memastikan hingga kini tidak ada sampel atau saksi yang dikirim ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilu presiden dan wakil presiden 2024.

Komisioner Bawaslu Bangka Belitung Sahirin mengatakan, hanya ada lima daerah sampel yang diajukan ke MK dan Bangka Belitung tidak termasuk di dalamnya.

"Lima daerah itu Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Ini kita dari Bangka Belitung tidak ada," ujar Sahirin di kantor Bawaslu, Jumat (5/4/2024).

Baca juga: Di Sidang MK, Airlangga Bantah Bantuan Beras Pemerintah Bikin Harga Naik

Sahirin menilai, pelaksanaan Pemilu 2024 di Bangka Belitung relatif lancar dan aman.

Kalaupun ada temuan pelanggaran, tidak terlalu signifikan dan bisa langsung ditangani di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Misalkan ada data pemilih ganda atau surat suara yang kurang itu sudah bisa diantiasipasi dan diperbaiki. Kita juga maksimalkan upaya-upaya pencegahan," jelas Sahirin.

Tercatat selama periode Pemilu 2024 Bawaslu Bangka Belitung telah melakukan 111 kali pendidikan politik dan mengeluarkan 587 surat imbauan.

"Bahkan ada 1.411 temuan yang sudah kita sampaikan untuk diperbaiki bersama KPU," ucap komisioner yang mengawali karir dari Panwaslu Bangka Selatan itu.

Seiring berakhirnya tahapan Pemilu 2024, maka Bawaslu mulai mempersiapkan tahapan pilkada serentak, salah satunya yang telah dilakukan berupa apel siaga pengawasan.

Baca juga: Jawab Hakim MK, Muhadjir Sebut Tak Pernah Dapat Tugas Aneh dari Jokowi

Sementara itu, MK saat ini masih memproses gugatan terkait sengketa pemilu presiden dan wakil presiden.

Sebanyak empat menteri yakni Airlangga Hartarto (Menko Ekonomi), Muhadjir Effendi (Menteri PMK), Sri Mulyani (Menkeu) dan Tri Rismaharini (Mensos) telah dipanggil untuk memberi kesaksian.