Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS DAERAH

Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK

Kompas.com - 28/01/2024, 14:57 WIB
Anissa DW,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyambut baik langkah sebelas kepala daerah yang mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan Pasal 201 Ayat 7, 8, dan 9 Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengatakan, materi judicial review yang diajukan berhubungan dengan desain Pilkada Serentak 2024.

Kang DS mengatakan, ketiga pasal pada beleid itu dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi karena merugikan 270 kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang masa jabatannya terpangkas secara signifikan.

"Desain keserentakan Pilkada 2024 yang paling disoroti adalah terpangkasnya masa jabatan kepala daerah secara signifikan. Padahal, menurut UU, masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun," ujar Kang DS dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/1/2024).

Baca juga: Kang DS Minta Forum Satu Data Kabupaten Bandung Tindaklanjuti Penyusunan Big Data

Secara persentase, katanya, jumlah kepala daerah yang dirugikan akibat Pilkada 2024 yang dilaksanakan secara serentak mencapai sekitar 270 kepala daerah atau 49,5 persen dari total 546 kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kang DS menambahkan, jika Pilkada 2024 digelar secara serentak satu gelombang pada November 2024, sebanyak 270 kepala daerah di Indonesia akan terpangkas masa jabatannya sekitar 1,5 tahun. Sebab, mereka baru dilantik menjadi kepala daerah pada awal atau pertengahan 2021.

"Contohnya, saya. Jika Pilkada dilakukan pada 2024, masa jabatan saya hanya 3,5 tahun bukan lima tahun. Artinya 1,5 tahun masa jabatan saya terpangkas karena aturan Pilkada serentak tersebut. (Untuk itu,) saya setuju dan mendukung penuh upaya judicial review tersebut," tuturnya.

Baca juga: Kabupaten Bandung Aman dan Kondusif, Bupati Bandung Naikkan Insentif Babinsa dan Pejabat Koramil

Adapun sebelas kepala daerah yang bertindak sebagai pemohon pada judicial review itu adalah Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Malaka, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Wali Kota Makassar, Wali Kota Bontang, serta Wali Kota Bukittinggi.

"(Sebanyak) 11 kepala daerah yang jadi pemohon tersebut mewakili kepentingan 270 kepala daerah yang terdampak. Sekali lagi saya sangat mendukung dan menyambut baik upaya judicial review itu," ujar Kang DS.

Sebagai solusi, Kang DS mengatakan, para pemohon meminta MK untuk membagi pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi dua gelombang pada 546 daerah otonomi.

Pilkada gelombang pertama dilaksanakan di 276 daerah pada November 2024. Sementara itu, gelombang kedua dilaksanakan di 270 daerah pada Desember 2025, termasuk Kabupaten Bandung.

"Saya kira, desain dua gelombang ini menjadi solusi atau jalan tengah, mulai dari permasalahan teknis pelaksanaan Pilkada satu gelombang, persoalan keamanan, hingga persoalan pemotongan masa jabatan sebanyak 270 kepala daerah sebagai konsekuensi keberadaan pasal-pasal tersebut," tutur Kang DS.

Dengan demikian, imbuhnya, sebanyak 270 kepala daerah yang melaksanakan Pilkada pada gelombang kedua tetap menjabat sebagai kepala daerah selama lima tahun sesuai amanat konstitusi.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI Sita Senjata Api Rakitan OPM di Maybrat, Sempat Baku Tembak

TNI Sita Senjata Api Rakitan OPM di Maybrat, Sempat Baku Tembak

Regional
Pj Gubernur Jateng: Harganas Jadi Momentum Percepatan Penurunan Stunting di Jateng

Pj Gubernur Jateng: Harganas Jadi Momentum Percepatan Penurunan Stunting di Jateng

Regional
Uang Habis di Judi Online, Seorang Pria Bunuh Petugas Kredit Koperasi

Uang Habis di Judi Online, Seorang Pria Bunuh Petugas Kredit Koperasi

Regional
Pria Berlumur Darah Ditangkap di Hang Nadim, Diduga Tusuk Ibu Kandung

Pria Berlumur Darah Ditangkap di Hang Nadim, Diduga Tusuk Ibu Kandung

Regional
Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Minggu 23 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Minggu 23 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Cerah Berawan

Regional
Tertimpa Batu Saat Mendulang Emas, Penambang di Mile 46 Papua, Tewas

Tertimpa Batu Saat Mendulang Emas, Penambang di Mile 46 Papua, Tewas

Regional
Kronologi Wanita Terapis Tewas dengan Mulut Dilakban, Tangan dan Kaki Diikat

Kronologi Wanita Terapis Tewas dengan Mulut Dilakban, Tangan dan Kaki Diikat

Regional
Pelaku Wisata di Labuan Bajo Diimbau Perhatian Prediksi Cuaca

Pelaku Wisata di Labuan Bajo Diimbau Perhatian Prediksi Cuaca

Regional
Melihat Lebih Dekat Tradisi Bakar Tongkang di Rokan Hilir

Melihat Lebih Dekat Tradisi Bakar Tongkang di Rokan Hilir

Regional
Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Minggu 23 Juni 2024, dan Besok : Siang ini Hujan Petir

Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Minggu 23 Juni 2024, dan Besok : Siang ini Hujan Petir

Regional
Pj Gubernur Jateng Minta Stigma 'Kampung Bandit' Tak Langgengkan

Pj Gubernur Jateng Minta Stigma "Kampung Bandit" Tak Langgengkan

Regional
Edukasi Perdagangan Satwa Liar Lewat Lomba Burung Berkicau

Edukasi Perdagangan Satwa Liar Lewat Lomba Burung Berkicau

Regional
Kesaksian Kades soal Wanita Terapis Tewas Dilakban dan Diikat di Grobogan

Kesaksian Kades soal Wanita Terapis Tewas Dilakban dan Diikat di Grobogan

Regional
Taman Safari Indonesia Bogor akan 'Blacklist' Pengunjung yang Beri Makan Plastik ke Kuda Nil

Taman Safari Indonesia Bogor akan "Blacklist" Pengunjung yang Beri Makan Plastik ke Kuda Nil

Regional
Pegawai Pengisi ATM Simpan Kunci Cadangan untuk Gasak Uang Rp 1 M

Pegawai Pengisi ATM Simpan Kunci Cadangan untuk Gasak Uang Rp 1 M

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com