Presiden Jokowi: Negara ASEAN Harus Berantas Kejahatan Transnasional

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (21/8/2023) pagi.

Presiden Jokowi mengatakan, AMMTC ini penting dilakukan untuk memperkuat penanganan kejahatan transnasional di negara ASEAN.

Selain itu, untuk kesiapan menghadapi tantangan global, negara ASEAN harus berkomitmen memberantas kejahatan transnasional.

Baca juga: PLN Kerahkan 181 Petugas untuk Sukseskan AMMTC Ke-17 di Labuan Bajo

"Dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan transnasional semakin masif dan dengan cara yang semakin kompleks. Sehingga, penanganannya juga harus adaptif, terutama tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan tindak pidana narkotika," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya via daring, Senin pagi.

Ia mengatakan, negara ASEAN perlu membangun kerja sama berkelanjutan, pertukaran informasi, pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Oleh karenanya, dalam AMMTC ke-17 diharapkan semua itu dapat disepakati bersama.

"Saya berharap dalam pertemuan ini dirumuskan akidah kerja sama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis, sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, damai, dan sejahtera," imbuhnya.

Kegiatan AMMTC ke-17 akan diikuti 10 menteri negara ASEAN beserta anggota delegasinya, serta delegasi dari tiga mitra dialog, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan, sedangkan Timor Leste sebagai observer, Chairman Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM), dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Total peserta kegiatan itu mencapai 275 orang.

Baca juga: Kapolri Tinjau Persiapan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo

Kapolri Jenderal Listyo Prabowo menjelaskan, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk pertukaran informasi mengenai isu-isu kejahatan transnasional dengan badan-badan sektoral ASEAN yang relevan, meningkatkan kerja sama dengan mitra dialog ASEAN, dan para pemangku kepentingan terkait.