Jangan Lupakan Mereka yang Mengalami Musibah

SAAT ini setidaknya ada tiga kelompok warga yang sedang mengalami musibah. Mereka adalah ex penghuni Kampung Bayam di Jakarta, penyintas gempa di Kampung Cugenang, Cianjur, dan warga desa pantai Pisangan di Karawang.

Warga ex penghuni Kampung Bayam saat ini masih belum bisa pindah ke Kampung Susun Bayam (KSB) yang sudah siap huni sejak diresmikan pada Oktober 2022.

Pasalnya, mereka keberatan dengan ongkos sewa rusun yang ditetapkan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), pengembang KSB.

Korban gusuran Kampung Bayam itu menuntut ongkos sewa rusun yang setara dengan rusun lain, yang dibangun Pemprov DKI.

Sementara Jakpro berpegang pada Peraturan Gubernur yang mengatur biaya sewa Kampung Susun Bayam di kisaran Rp 600.000- Rp 700.000 per bulan.

Selain itu juga ada masalah legalitas lahan, mengingat lahan itu bukan milik Jakpro melainkan milik Pemprov DKI (cq. Dinas Perumahan).

Wali Kota Jakarta Utara sudah ikut mengatasi masalah itu dengan menawarkan warga untuk pindah ke rumah susun lain, namun warga masih mempertimbangkannya (Tempo.co, 17/3/2023).

Entah sampai kapan titik temu bisa disepakati. Yang jelas warga ex penghuni Kampung Bayam itu masih berada di tenda-tenda darurat sampai sekarang, lokasinya tidak jauh dari rumah susun yang sudah siap huni. Ironis memang, tetapi itulah yang terjadi.

***

Gempa bumi di Cianjur pada 21 November 2022, menyebabkan ratusan orang meninggal, dan puluhan ribu rumah rusak.

Pemerintah sudah membangun dan memperbaiki rumah warga yang rusak, namun masih ada sekitar 100 keluarga di Kampung Cugenang yang menghuni tenda-tenda darurat hingga kini, enam bulan lebih sejak bencana terjadi.

Mereka tidak bisa membangun rumah karena lahan yang sebelumnya ditempati dilarang untuk dihuni sebab termasuk dalam zona merah Sesar Cugenang. Sementara itu, lahan penggantinya belum tersedia, persisnya belum ditetapkan penggantinya oleh pemerintah.

Akibatnya warga harus menetap di tenda-tenda darurat, dengan segala keterbatasannya. Mereka juga tidak dapat bertani dan melakukan usaha lain karena belum jelasnya hunian mereka yang permanen (Kompas.id, 15/5/2023).

Keputusan tentang lokasi hunian pengganti itu agaknya menjadi masalah yang pelik. Bisa jadi diperlukan campur tangan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelesaikan masalah lahan bagi warga yang terkena musibah itu.

***