Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2023, 17:48 WIB
Titis Anis Fauziyah,
Khairina

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah bakal menyiapkan kuota khusus bagi anak tidak sekolah (ATS) untuk mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi.

Kepala Disdikud Jateng Uswatun Hasanah mengatakan sebagian ATS berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau tergolong warga miskin Jateng.

Baca juga: Ada Sekolah Belum Terisi Penuh PPDB Jateng, Ganjar Buka Ruang untuk Keluarga Miskin

Sehingga selain pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Jateng, upaya itu juga dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng.

"Nanti yang jalur afirmasi ada persentase khusus untuk anak tidak sekolah (ATS) yang merupakan pengentasan atau prioritas nasional, untuk mengangkat anak-anak yang tidak sekolah dalam rangka salah satu bagian dari pengentasan kemiskinan di Jateng," tutur Uswatun, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: PPDB DIY Zonasi Radius, Sekolah Dapat Batalkan Calon Siswa jika Tak Tinggal di Alamat Pendaftaran

Sementara PPDB untuk jalur lainnya seperti zonasi hingga prestasi, masih sama seperti tahun lalu, seperti yang diatur dalam Permendikbud.

Kemdian untuk PPDB jalur zonasi masih sama dengan tahun lalu, minimal 55 persen. Sehingga bila skema untuk jalur lainnya tidak terpenuhi maka calon peserta didik dapat memilih ke zonasi.

"Persiapan PPDB-nya sekarang baru finalisasi juknis, koordinasi dengan disdik kab/kota sudah pernah dilakukan sekali. Sosialiasi nanti setelah juknis jadi," tambahnya.

Pihaknya memperkirakan juknis dapat selesai dan siap diumumkan kepada masyarakat di minggu mendatang.

Uswatun mengimbau agar masyarakat, khususnya para wali murid di Jateng untuk mencermati juknis dan menyimak sosialisasi dengan seksama.

"Dicatat tanggalnya, kemudian yang kedua, akun dan password jangan disebarkan pada siapapun, sekalipun orang terdekat," imbaunya.

Pasalnya, tahun sebelumnya, sejumlah akun hilang dan mengalami kendala saat proses pendaftaran.

"Pengalaman tahun lalu harusnya bisa membuat kita berlatih untuk bisa menjaga kerahasiaan. Karena itu tentang masa depan masing masing," katanya.

Kemudian, imbauan ketiga, ia meminta para calon pendaftar menyiapkan berkas PPDB dengan lengkap.

"Apabila punya piagam penghargaan, berjenjang dan tidak berjenjang, semuanya disiapkan baik dalam bentuk hard maupun soft file dan dilegalisasi. Update terus di info PDK Jateng atau di websitenya untuk mengetahui nanti jadwal sosialisasi," tegasnya.

Bila terdapat pertanyaan terkait PPDB setelah juknis resmi dikeluarkan, masyarakat dapat bertanya melalui cabang dinas masing-masing, sekolah yang dituju, atau call center dari PDK Jateng.

"Semangat! semoga PPDB tahun 2023 tetap transparan, akuntabel, dan benar-benar bisa mengangkat pendidikan di Jateng lebih baik lagi," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Update' Kondisi Pasca-kerusuhan di Pohuwato, Pegawai Setda Berpelukan Meratapi Kantor Mereka Jadi Abu

"Update" Kondisi Pasca-kerusuhan di Pohuwato, Pegawai Setda Berpelukan Meratapi Kantor Mereka Jadi Abu

Regional
Banyak Alat yang Rusak, Damkar Semarang Dapat Rp 1 Miliar Setelah Kebakaran di TPA Jatibarang Tanggap Darurat

Banyak Alat yang Rusak, Damkar Semarang Dapat Rp 1 Miliar Setelah Kebakaran di TPA Jatibarang Tanggap Darurat

Regional
Sudah Lima Hari, Titik Apik di TPA Jatibarang Semarang Masih Belum Padam

Sudah Lima Hari, Titik Apik di TPA Jatibarang Semarang Masih Belum Padam

Regional
Jokowi 'Ground Breaking' Pusat Latihan Timnas Sepak Bola di IKN

Jokowi "Ground Breaking" Pusat Latihan Timnas Sepak Bola di IKN

Regional
TNI AU Gagalkan Penyelundupan Paket Sabu di Bandara Pekanbaru

TNI AU Gagalkan Penyelundupan Paket Sabu di Bandara Pekanbaru

Regional
Hutan Gunung Merbabu di Boyolali Terbakar, Balai Taman Nasional Sebut Api Sudah Berhasil Dipadamkan

Hutan Gunung Merbabu di Boyolali Terbakar, Balai Taman Nasional Sebut Api Sudah Berhasil Dipadamkan

Regional
Jembatan Kiambang Padang Pariaman Ambruk, Arus Lalu Lintas Padang-Bukittinggi Macet

Jembatan Kiambang Padang Pariaman Ambruk, Arus Lalu Lintas Padang-Bukittinggi Macet

Regional
Buntut 3.956 Ijazah Bermasalah, Rektor Undana ke Alumni: Silakan Gugat ke PTUN

Buntut 3.956 Ijazah Bermasalah, Rektor Undana ke Alumni: Silakan Gugat ke PTUN

Regional
Simpatisan Egianus Kogoya Terima Rp 100 Juta untuk Suplai Bahan Makanan, Ditangkap di Asmat

Simpatisan Egianus Kogoya Terima Rp 100 Juta untuk Suplai Bahan Makanan, Ditangkap di Asmat

Regional
228 Warga Binaan Lapas dan Rutan di Jambi Terjangkit TBC

228 Warga Binaan Lapas dan Rutan di Jambi Terjangkit TBC

Regional
Ikuti Arah 'Google Maps', Truk dari Purwodadi Hendak Ambil Pasir di Klaten Terjun ke Sawah

Ikuti Arah "Google Maps", Truk dari Purwodadi Hendak Ambil Pasir di Klaten Terjun ke Sawah

Regional
9 Warga Dievakuasi Usai KKB Lakukan Penembakan dan Pembakaran di Pegunungan Bintang

9 Warga Dievakuasi Usai KKB Lakukan Penembakan dan Pembakaran di Pegunungan Bintang

Regional
2 Laporan Penistaan Agama Panji Gumilang Dicabut, Forum Ulama Tasikmalaya Siap Berdamai

2 Laporan Penistaan Agama Panji Gumilang Dicabut, Forum Ulama Tasikmalaya Siap Berdamai

Regional
Ada Posko Pengaduan Tarif Hotel Jelang MotoGP Mandalika, Pemprov: Mahal Laporkan

Ada Posko Pengaduan Tarif Hotel Jelang MotoGP Mandalika, Pemprov: Mahal Laporkan

Regional
Diduga Korupsi Dana Desa Rp 396 Juta, Ini Modus yang Dilakukan Kades di Blora

Diduga Korupsi Dana Desa Rp 396 Juta, Ini Modus yang Dilakukan Kades di Blora

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com