Wasekjen PBNU Rahmat Pulungan: Polisi RW Perlu Diperjelas Arahnya

KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Waksekjen PBNU) H Rahmat Hidayat Pulungan mempertanyakan tujuan Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarharkam) Polri membentuk polisi RW.

Ia menilai pembentukan Polri itu tidak berdasarkan data yang kuat terkait urgensi polisi berada sampai tingkat rukun warga (RW).

"Dasar pembentukan polisi RW ini asumsi, tidak ada data yang disodorkan," kata Rahmat melalui WhatsApp, Jumat (26/5/2023).

Baca juga: 432 Personel Polresta Kupang Jadi Polisi RW, Jaga Keamanan Basis Kewilayahan

Rahmat menambahkan, kalau pun program itu diperlukan, polisi masuk ke komunitas RW bisa dilakukan di daerah tertentu dengan tingkat gangguan tinggi. Tidak bisa disamartakan secara nasional.

"Kita kan sudah punya peta konflik di masyarakat. Kalau mau dibuat ya cukup di daerah tersebut aja, tidak usah semuanya," katanya.

Selain itu, Rahmat menilai, tujuan pembentukan polisi RW harus diperjelas. Arahnya mau ke mana dan tingkat urgensinya apa. Apalagi, saat ini tingkat kepercayaan polisi di mata masyarakat menurun akibat banyak kasus yang melibatkan institusi Polri, mulai dari yang kecil hingga besar. Seharusnya polisi fokus pada pembenahan institusinya.

"Polisi RW ini harus diperjelas arahnya karena fakta sosialnya masyarakat ini masih mengalami ketidakpercayaan terhadap institusi polisi akhir-akhir ini," ujarnya.

"Perlu kita pertimbangkan kehadirannya akan menyelesaikan masalah atau malah menambah keresahan di akar rumput," lanjut Rahmat.

Daripada membentuk polisi RW, Rahmat mengusulkan agar pemerintah dan aparat memperkuat institusi keamanan di tingkat kelurahan hingga RW. Misalnya, penguatan lembaga pertahanan sipil (Hansip).

"Lebih baik dan efektif memperkuat kapasitas institusi yang sudah berjalan di lingkungan RW dan kelurahan," tandasnya.

Baca juga: Terjunkan 200 Polisi RW, Kapolres Salatiga: Ini Tidak Ada Hubungannya dengan Pemilu

Diketahui, Kabaharkam Polri Komjen Fadli Imran berencana memberlakukan polisi RW hingga tingkat nasional. Nantinya, personel polisi akan ditempatkan sampai tingkat RW. Mereka diharapkan bisa mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada pelaksanaannya, polisi RW ini akan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat menyelesaikan persoalan yang berpotensi menimbulkan kejahatan.