Walkot Malang Minta Jajarannya Fokus Capai Target Penurunan Kemiskinan 3,77 Persen

KOMPAS.com – Wali Kota (Walkot) Malang Sutiaji meminta jajarannya untuk fokus mencapai target penurunan tingkat kemiskinan sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 3,77 persen.

“Kemiskinan ini perlu mendapat perhatian dan keseriusan dari kita semua. Pekerjaan rumah (PR) kita masih banyak, target RPJMD 3,77 persen itu yang harus kita capai. Maka, perlu bagi kita mengevaluasi lagi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/5/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Sutiaji saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang di Hotel Savana Kota Malang, Kamis (11/5/2023).

Selain Walkot Malang, rakor tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang.

Sutiaji mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan fokus menyoroti implementasi dan progres yang sudah dilakukan. Pihaknya tidak akan terbuai dengan pencapaian data eksisting 4,37 persen pada 2022.

Baca juga: Implementasi Teknologi Digital Majukan Dunia Pendidikan

Menurutnya, data eksisting bersifat dinamis yang dapat berubah setiap saat sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Oleh karena itu, Sutiaji ingin memberikan penguatan terhadap jajarannya agar terlena dengan kondisi sekarang.

"Alhamdulillah saat ini, eksisting data kemiskinan pada 2022 sebesar 4,37 persen, sedikit lagi kita mencapai target. Akan tetapi perlu dipahami data ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah sewaktu-waktu. Inilah yang perlu kita upayakan bersama," tuturnya.

Meski demikian, Sutiaji mengaku bersyukur dengan hasil yang didapat karena terdapat peningkatan dibandingkan pada 2021.

Hasil tersebut, kata dia, memiliki arti bahwa upaya yang dilakukan Pemkot Malang telah membuahkan hasil. Namun, langkah yang sudah dilakukan ini perlu dikuatkan dan dimaksimalkan, terlebih masih ada waktu bagi pihaknya untuk menyelesaikan target-target RPJMD.

Baca juga: Putus Mata Rantai Kemiskinan, Bupati Jekek Berikan Beasiswa untuk 2.758 Mahasiswa Berprestasi

“Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kota Malang," ucap Sutiaji.

Menyinggung upaya yang dilakukan Pemkot Malang, Sutiaji meminta semua perangkat daerah untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang sama.

DOK. Humas Pemkot Malang Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang di Hotel Savana Kota Malang, Kamis (11/5/2023).

Lebih lanjut pria yang juga hobi bulu tangkis itu menjelaskan, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan pihaknya.

"Langkah pertama adalah validitas data, (hal) ini penting untuk menentukan bagaimana proses yang harus dilakukan. Kita gunakan dua sumber data, ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” imbuhnya.

Langkah kedua, lanjut Sutiaji, harus ada pembaruan data. Pasalnya, data bersifat dinamis, maka perlu ada penguatan pembaruan data.

Ia menjelaskan, Pemkot Malang mempunyai beberapa aplikasi yang bisa dimaksimalkan, seperti Smart City Malang Gerakan Menghimpun Data Berbasis Dasawisma (Sam Gepun Basa) dan Pendataan Kesejahteraan Sosial Malang (Pedekate Sam).

Baca juga: Korban Tewas Pesta Miras Oplosan di Malang Bertambah Jadi 3 Orang

"Ketiga, bagaimana kita membangun kolaborasi dan kerja sama antar-internal perangkat daerah, ini yang penting. Terkait ini bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menentukan indikatornya, yang harus ditindaklanjuti semua perangkat daerah, karena semua berperan,” tutur Sutiaji.

Tak lupa, ia mengatakan bahwa seluruh pihak juga perlu mengembangkan kolaborasi bersama stakeholder.

Menurut Sutiaji, masyarakat punya potensi yang luar biasa. Hal ini merupakan modal dan peluang bagi semua pihak.

Data DTKS dan P3KE sebagai pedoman dasar

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, pihaknya telah menggunakan data DTKS dan P3KE sebagai pedoman dasar.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Balita Stunting yang Masuk DTKS Akan Dapat Bansos

Ia mengungkapkan, Pemkot Malang pada 2022 telah melakukan proses pendataan kesejahteraan sosial di dua kecamatan, yaitu Sukun dan Kedungkandang.

“Hasil dari pendataan dua kecamatan itu, 28.347 kepala keluarga (KK) yang berhasil ditemui. Rinciannya 6.909 KK masuk kategori sangat miskin, 11.842 KK dengan kategori miskin, 6.626 masuk kategori hampir miskin, dan 2.970 KK dikategorikan tidak miskin," ujar pria yang akrab disapa Bung Edi itu.

Menanggapi hasil tersebut, dirinya selaku Ketua TKPK menginstruksikan kepada jajaran perangkat daerah untuk lebih melakukan intervensi terutama dalam rangka implementasi kebijakan di lapangan.

Bung Edi mencontohkan, berbagai program yang telah dilakukan, seperti pemberian beasiswa, bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan berbagai program pro masyarakat lainnya agar dapat terus dioptimalkan.

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT Akan Dicairkan Lewat Bank Himbara dan PT Pos

“(Selain itu) perlu kolaborasi yang kuat antar-stakeholder, baik antarperangkat daerah bahkan sampai ke tingkat kelurahan serta bagaimana keterlibatan stakeholder lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di Kota Malang,” imbuhnya.