Resmikan Solo Jadi Kota Lengkap, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Ungkap Keuntungannya

SOLO, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto meresmikan Solo sebagai kota lengkap.

Peresmian Solo kota lengkap dilaksanakan di Pendapi Gede Kompleks Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/5/2023).

Peresmian dihadiri Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni; Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Forkopimda Kota Solo.

Baca juga: Berhasil Petakan Seluruh Bidang Tanah, Kota Tegal Dideklarasikan sebagai Kota Lengkap Ke-4 di Indonesia

Hadi menyampaikan, ketika Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 baru kali ini kota lengkap itu bisa dideklarasikan.

Kota lengkap pertama dideklarasikan adalah Kota Denpasar, kedua Kota Madiun, ketiga Kota Bontang, keempat Kota Tegal dan kelima adalah Kota Surakarta.

Dia menambahkan keberhasilan merealisasikan kota lengkap tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan nasional dibantu oleh seluruh unsur Forkopimda.

"Bisa kita katakan sebagai kota lengkap apabila yang pertama seluruh bidang di wilayah Surakarta ini sudah terdaftar dan sudah dipetakan. Baik secara spasial dan secara yuridis," ungkap dia.

Baca juga: Menteri ATR Deklarasikan Kota Madiun sebagai Kota Lengkap Pertama di Jawa

Menurut Hadi secara spasial tidak ada lagi bidang-bidang yang ada di Solo yang tumpang tindih. Sedangkan secara yuridis di buku tanah itu ada penjelasan mana buku tanah maupun surat ukur.

"Apabila kita unggah secara elektronik baik secara fisik maupun secara yuridis itu akurat. Ini yang dikatakan kota lengkap," terang Hadi.

Dikatakan dia keuntungan sebagai kota lengkap yang pertama adalah masyarakat sudah memiliki hak atas tanah dan masyarakat juga sudah memiliki hak ekonomi.

Kedua masyarakat lagi tidak disuguhkan tanah konflik sengketa tumpang tindih dan ketiga adalah membatasi ruang gerak mafia tanah. Sebab ruang geraknya sudah tidak ada.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi Solo sebagai kota pertama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Tengah. Pihaknya berharap Solo bisa menjadi contoh kabupaten/kota di Jateng.

"Mudah-mudahan (Solo) menjadi contoh untuk nanti seluruh Jawa Tengah. Sehingga kabupaten/kota berjalan kita bisa menargetkan PTSL provinsi lengkap dan ini butuh effort luar biasa," terang Ganjar.