Pelaku Wisata Minta Jokowi Tinjau Masalah Kenaikan Tarif Naturalis Guide di TN Komodo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Presiden Jokowi bersama keluarga menghabiskan waktu liburan Lebaran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Presiden dan keluarga berada di Labuan Bajo, sejak Sabtu (22/4/2023) hingga Selasa (25/4/2023).

Di Labuan Bajo, Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah destinasi wisata termasuk di Taman Nasional Komodo.

Diketahui, tarif naturalis guide di Taman Nasional Komodo tengah menjadi polemik.

Baca juga: Memandu Jokowi di Goa Batu Cermin Labuan Bajo, Santo: Ini Seperti Mimpi

Ketua Gabungan Usaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (GAHAWISRI) Labuan Bajo Budi Wijaya, menyatakan dukungan mereka terhadap langkah pemerintah pusat dalam hal penataan Kota Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo.

Ia juga menyatakan bahwa situasi di Taman Nasional Komodo saat ini sedang kondusif dan baik-baik saja.

Walau demikian, kata Budi, pihaknya juga menyesalkan adanya pihak lain di luar otorita Balai Taman Nasional Komodo yakni PT Flobamor, yang baru-baru ini menetapkan tarif baru bagi naturalis guide.

Gahawisri Cabang Labuan Bajo pun menentang dan menolak kenaikan harga naturalis guide di Pulau Padar dan Loh Liang oleh PT Flobamor sejak tanggal 15 April 2023.

Seluruh pemangku kepentingan (member) yang tergabung dalam Gahawisri merasa keberatan atas kebijakan tersebut.

"Kami menemukan situasi yang kacau di lapangan dengan adanya kenaikan harga tersebut yang mencoreng citra wisata di Labuan Bajo. Adanya keributan pada saat berkunjung ke destinasi wisata ini dapat membuat para tamu hingga calon investor merasa tidak nyaman dengan kondisi tempat wisata," tegas Budi, saat ditemui Kompas.com, di Labuan Bajo, Senin (24/4/2023).

Ia pun mempertanyakan alasan kenaikan tarif naturalis guide itu dilakukan secara sepihak, tanpa adanya sosialisasi dan komunikasi yang transparan dengan berbagai pihak untuk kejelasan informasi terkait kenaikan harga tiket.

Informasi kenaikkan tarif itu, lanjut dia, tidak pernah tersosialisasikan baik melalui sosial media ataupun situs web resmi PT Flobamar yang dapat diakses oleh khalayak luas.

Hal ini tentu dapat memberatkan para operator travel yang harus menjelaskan informasi ke wisatawan, tanpa adanya landasan informasi resmi dari pihak yang bersangkutan.

Terlebih untuk operator travel yang telah menjual harga paket termasuk harga tiket dan lainnya.

"Kami merasa adanya pemaksaan untuk menggunakan jasa naturalis guide PT Flobamor, sementara dalam surat KLHK No.S.312/ MENLHK/ KSDAE/ KSA.3/ 10/2022, UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 1:9, bahwa PT Flobamor tidak ada bedanya dengan badan usaha lain, tidak diperbolehkan untuk memaksa wisatawan dan tidak adanya larangan ke publik untuk mengakses taman national selama membayar karcis PNBP sesuai dengan PP 12 Tahun 2014," ujar dia.

Baca juga: Momen Jokowi Bagi-bagi Kaos ke Warga yang Menunggunya Selesai Mancing di Labuan Bajo...

Pihaknya merasakan adanya unsur monopoli yang sangat kuat atas dasar pemaksaan ini.

Kenaikkan harga itu terasa lebih aneh lagi ketika diterapkan di Pulau Padar, dikarenakan biaya tiket yang dijual oleh PT Flobamor adalah harga naturalis guide yang mana secara realita di lapangan tidak adanya naturalis guide yang menemani atau mengawal para wisatawan seperti kondisi di Pulau komodo.

Lebih tepatnya, harga naturalis guide ini malah lebih terkesan sebagai harga pintu masuk Pulau Padar.

Dan terjadi beberapa insiden di mana wisatawan yang telah membayar karcis PNBP dan retribusi lainnya yang ditetapkan oleh KLHK selaku pemegang wewenang atas Taman National tetap tidak diperbolehkan naik ke Pulau Padar dikarenakan wisatawan menolak menggunakan jasa dan tarif naturalis guide PT Flobamor.

Gahawisri pun berharap, kasus ini dapat menjadi gambaran untuk melihat kondisi wisata di Labuan Bajo yang nyatanya membuat para investor hingga para tamu menjadi tidak tertarik untuk datang dan berinvestasi di iklim yang tidak mendukung.

“Hal ini dapat memberikan efek domino yang tidak baik terhadap citra pariwisata di Labuan Bajo di mata dunia,” imbuh Budi.

Pihaknya pun meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo agar meninjau kembali kebijakan menaikan tarif naturalis guide di kawasan TN Komodo itu.

Ketua Astindo Manggarai Barat, Ignasius Suradin, meminta kenaikan tarif naturalis guide di TN Komodo itu tidak naik mendadak dan sepihak tanpa sosialisasi.

"Tarif apapun di dalam kawasan TN Komodo baiknya dibuat secara bertahap, harga terjangkau, dan sosialisasi kepada masyarakat satu tahun sebelumnya sehingga tidak menimbulkan polemik," ujar Ignasius.

Ia pun mengapresiasi Presiden Jokowi beserta keluarga mengisi waktu liburan Lebaran di Labuan Bajo.

"Harapannya bisa mendongkrak wisatawan ke Labuan Bajo," ungkap dia.

Alasan penetapan tarif baru

Direktur Operasional PT Flobamor, Abner Ataupah menyampaikan, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan lahirnya penetapan tarif penggunaan pemandu wisata bagi wisatawan yang akan melakukan aktivitas wisata di Loh Liang Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Penetapan tarif ini, kata Abner, semata mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan saat berwisata dalam kawasan Taman Nasional Komodo.

"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, dan keamanan turis, seperti penambahan personel naturalis guide agar antrian tidak panjang, lalu ada penanganan sampah yang sejauh ini sudah kami jalankan dan tinggal di tingkatkan," ujar Abner, Senin (24/4/2023).

Abner menambahkan, bentuk peningkatan kualitas pelayanan yang akan dihadirkan kepada para wisatawan sedikit lebih berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.

Khususnya dengan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai sehinggah wisatawan merasa aman dan nyaman saat melakukan aktivitas wisata dalam kawasan.

Baca juga: Borong Produk UMKM di Labuan Bajo, Presiden Jokowi Habiskan Uang Rp 3 Juta Lebih

"Ada pula peningkatan sarana prasarana seperti petugas medis, peralatan medis, baik itu perlengkapan P3K hinggah tabung oksigen, lalu toilet dan air bersih hingga patroli oleh petugas," ujarnya.

Abner menyampaikan, sudah terdapat beberapa kasus wisatawan yang meninggal saat mendaki di puncak Padar.

Kurangnya respons cepat dalam bentuk tindakan penyelamatan atau pertolongan pertama pada sejumlah kasus ini menyebabkan peristiwa wisatawan yang meninggal dunia sering terjadi.

Abner menyimpulkan, bahwa berangkat dari sejumlah kasus ini, tingkat keamanan dan keselamatan wisatawan saya berwisata dalam kawasan khususnya di Pulau Padar belum secara serius diperhatikan.

"Kami tentu tahu ada beberapa kasus di mana wisatawan meninggal dunia saat tengah mendaki Padar. Salah satu hal yang tentu menjadi perhatian serius kami adalah bagaimana kami bisa menjamin berwisata di sana begitu aman dengan ketersediaan tim medis yang selalu standby serta perlengkapan medis juga yang memadai. Jika ini tidak kami lengkapi tentu akan membawa dampak buruk bagi pariwisata Labuan Bajo," tutur dia.

Dia menuturkan, ke-57 naturalis guide yang menjadi bagian dari pelaksanaan program konservasi di Taman Nasional Komodo ini sebelumnya telah dibekali sejumlah pengetahuan baik terkait pengenalan kawasan, konservasi dan keramahtamahan (Hospitality) yang diajarkan langsung oleh anggota BTNK maupun tenaga profesional dari Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) yang merupakan bagian dari TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan).

"Para naturalis guide ini sebelumnya memang sudah dilatih cara menangani pertolongan pertama pada gawat darurat, misalnya pingsan, yang pertama SOP nya itu harus dibawa ketempat teduh, baju yang rapat harus dilonggarkan, pingsan rata rata kekurangan oksigen itu harus jangan sampe ketutup, biarkan udara masuk atau minimal dikipas. Nah tentu untuk mendukung tindakan ini tentu juga harus tersedia sarpras yang memadai, seperti tabung oksigen, alat tandu hinggah kepada penyediaan kursi roda," ujarnya.

Pengenaan tarif jasa pemandu wisata ini juga diperuntukan untuk meningkatkan kualitas SDM para naturalis guide serta pemberdayaan warga lokal dalam kawasan.

"Khusus untuk naturalis guide tentu harus ada peningkatan kualitas SDM, salah satunya itu soal pelatihan bahasa Inggris. Tentu harus ada pelatihan soal itu dari orang orang yang memang sudah berpengalaman dalam bidang hospitality. Selain itu PT Flobamor juga berkewajiban terhadap pemberdayaan bagi masyarakat lokal dalam kawasan melalui berbagai pelatihan pelatihan yang bertujuan pada peningkatan kapasitas SDM mereka," tuturnya.

Terkait penetapan tarif jasa pemandu wisata oleh PT Flobamor dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen IUPJWA PT Flobamor.

Tarif yang dikenakan merupakan salah satu bentuk dukungan dalam mewujudkan keberlangsungan program konservasi dalam kawasan.

Baca juga: Saat Anak-anak Labuan Bajo Panjat Tembok dan Teriak Minta Sepeda ke Jokowi

"Dasar penentuan nominal tarif berdasarkan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa wisata Alam (IUPJWA) yang di pegang oleh PT Flobamor dan upaya peningkatan kualitas pelayanan, kenyamanan, keamanan turis adalah sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal konservasi oleh PT Flobamor," tutupnya.

Dalam menetapkan tarif ini lanjut Abner, PT Flobamor tentu memperhatikan sejumlah ketentuan hukum di antaranya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 425/KEP/HK/2021 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Melakukan Kerja Sama Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Di Taman Nasional Komodo; serta Surat menteri lingkungan hidup nomor S.2029/MENLHK-SETJEN/ROUM/KSA.2/12/2022 tertanggal 21 Desember 2022 tentang Kegiatan Pariwisata Alam di Taman Nasional Komodo.