Perlawanan 50 Nelayan Bumbang, Lombok Tengah, terhadap Penggusuran Perusahaan untuk Properti

Penasihat hukum warga, Tajir Syahroni menilai, rencana penggusuran masyarakat dari tanah Bumbang oleh perusahaan merupakan tindakan tidak bijak.

"Jangan main-main dengan kekerasan, dengan cara gusur paksa, itu justru merugikan pihak PT. Saya sarankan berbaik-baiklah dengan masyarakat, jangan macam-macam apalagi sampai menggusur paksa," tegas Tajir.

Menurut Tajir, lokasi sempadan pantai tidak boleh ada yang mengklaim baik oleh perusahaan maupun masyarakat.

"Tanah ini bukan milik PT, tapi ini tanah sempadan pantai. Masyarakat juga tidak ada yang mengaku memiliki, tapi karena sudah lama mendiami sebagai nelayan. Nelayan tidak ada yang mengaku punya sertifikat, mereka hanya bermukim di sini karena memang, pekerjaannya sebagai nelayan," kata Tajir.

Baca juga: Terjatuh dari Perahu Saat Melaut, Nelayan Asal Pulau Buru Tewas Tenggelam

Disampaikan Tajir, karena mata pencaharian sebagai nelayan, sebagian besar nelayan di Indonesia dan juga dunia tinggal di pesisir pantai.

Secara terpisah, General Manager PT Bumbang Citra Nusa, Satria Wardi mengungkapkan, kliennya sudah mempunyai hak atas tanah tersebut dengan status HGB sejak tahun 1996.

"Sejak tahun 1996 sudah mempunyai HGB jumlah lahan 60 hektar, termasuk di kawasan itu (tempat warga). Tapi sebelum mulai dibangun, warga sudah masuk di sana," kata Wardi melalui sambungan telepon.

Wardi menyebutkan, semua sempadan pantai, termasuk yang ditempati masyarakat Bumbang, merupakan hak kliennya karena sudah tersertifikat HGB.

Baca juga: Melaut 6 Bulan, Nelayan di Maros Sulsel Berharap Kedatangan Jokowi Selesaikan Berbagai Persoalan

Menurutnya, beberapa tahun ke depan pihak perusahaan akan membangun properti di lokasi itu. Namun karena di lahan itu ada yang bermukim, maka perusahaan kesulitan untuk membangun.

"Selama beberapa tahun ke depan ini, pihak PT mau membangun, tapi kesusahan masyarakat yang tinggal di situ," kata Wardi.