Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia

PERSENTASE provinsi dengan penduduk paling miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret - September 2022, kembali menempatkan empat daerah di kawasan timur Indonesia di urutan teratas.

Berturut-turut, Papua berada di peringkat pertama, dengan angka kemiskinan mencapai 26,80 persen. Berikutnya di urutan kedua adalah Papua Barat dengan total kemiskinan mencapai 21,43 persen.

Kemudian di posisi ketiga Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tingkat kemiskinan di angka 20,23 persen. Posisi keempat dihuni oleh Maluku dengan tingkat kemiskinannya mencapai 16,23 persen.

Realitas ini tentu saja memprihatinkan, apalagi bila ditelisik, empat daerah di kawasan timur Indonesia itu sejatinya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, di darat maupun di laut.

Begitu pula dengan program pengentasan kemiskinan, telah banyak dilakukan. Sudah banyak rupiah dianggarkan untuk mengangkat warga di kawasan timur Indonesia dari garis kemiskinan.

Namun kenyataannya, kemiskinan masih menjadi persoalan yang paling krusial dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, kenapa angka kemiskinan masih terus tinggi?

Selama ini program pengentasan kemiskinan lebih diarahkan pada pemberian bantuan atau hibah. Dilakukan dengan anggapan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan, yang posisinya sekadar menerima bantuan yang diberikan.

Di tengah masyarakat yang belum berdaya, juga telah lama lekat dengan budaya konsumtif, menjadi seperti ‘buang garam di laut’. Akan mudah kita saksikan, ada keluarga yang tergolong miskin, tapi di rumahnya ada televisi atau sepeda motor edisi terbaru.

Dalam perilaku bergaya konsumtif daripada produktif ini yang sering tampak adalah ‘walau tidak ada duit yang penting gaya’. Orang Maluku sering menyebutnya ‘action today mampus tomorrow’.

Selain itu, budaya ‘malas’ atau etos kerja yang rendah turut menarik turun produktivitas sebagian besar masyarakat —hal ini mungkin pula karena dimanjakan oleh alam. Lebih suka duduk habiskan waktu ‘ngobrol ngalor ngidul’, daripada mengelola potensi alam.

Persoalan krusial lainnya dalam pengentasan kemiskinan adalah masih maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta program pengentasan kemiskinan tidak berbasis pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Sering ditemukan seorang pejabat atau kepala daerah hanya memperhatikan keluarganya untuk jabatan-jabatan tertentu, untuk program atau bantuan tertentu. Di kawasan timur Indonesia persoalan ini sangat merisaukan.

Lantas apa yang harus dilakukan dalam pengentasan kemiskinan itu? Selain berbagai pendekatan yang dimungkinkan, salah satu upaya yang harus segera dilakukan adalah dengan me-revitalisasi visi pemerintah di daerah.

Visi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus lebih diarahkan atau dipertegas pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang mesti dijadikan visi dan prioritas setiap kepala daerah.

Karena bagaimanapun, keberhasilan suatu pembangunan di daerah adalah meningkatnya kualitas SDM sehingga memberikan insentif signifikan bagi pengelolaan sumber daya alam dan bermuara pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.