Silang Sengkarut Ganti Rugi Lahan Warga di IKN...

Tak bisa intervensi nilai tanah

Soal harga ganti rugi lahan yang diprotes warga,

Alimuddin menilai banyak warga sudah termakan informasi liar perihal lonjakan harga tanah di sekitar IKN yang naik hingga miliaran rupiah.

"Padahal, tidak ada bukti otentik yang melakukan transaksi seperti itu. Jika ada bukti, tentu jadi salah satu acuan bagi tim penilai untuk menentukan nilai tanah masyarakat," kata Alimuddin.

Sekretaris Camat Sepaku, Hendro Susilo menduga kekecewaan warga salah satu pemicunya termakan janji manis oleh pihak-pihak tertentu perihal tingginya nilai ganti rugi. Begitu terjadi sebaliknya, warga kecewa.

Selain itu, Hendro juga meminta masyarakat harus memahami informasi yang utuh perihal penilaian harga tanah.

"Tim penilai tanah itu adalah tim independen yang memiliki keahlian dalam bidang itu. Jadi, enggak sembarangan nentukan harga. Jika kita negosisasi harga, berarti kita justru intervensi, ya enggak bisa," kata dia.

Bantah ada intimidasi

Alimuddin dan Hendro membantah tak ada intimidasi dalam proses penyerahan hasil nilai tanah warga. Alimuddin mengatakan, pemanggilan satu per satu warga masuk dalam ruang itu dalam rangka memberitahu nilai tanah.

"Jadi terima amplop itu memang dibuat satu-satu. Karena harga berbeda antar warga. Luas lahan, letak, legalitas semuanya mempengaruhi harga," kata Alimuddin.

Dia meminta masyarakat juga perlu memahami tahap demi tahap dalam proses pembebasan lahan itu agar tidak terjebak dalam informasi keliru.

Sementara, Hendro mengatakan, tujuan dipanggil satu per satu dalam ruangan itu agar bisa kosentrasi memutuskan memutuskan antara menerima hasil penilaian tersebut atau menolak.

"Ini penentuan akhir jadi warga mesti kosentrasi. Kalau diruang terbuka, banyak orang ada potensi dipengaruhi orang lain," kata dia.

Meski begitu, Hendro mengaku akan menyampaikan ke tim pengadaan agar bisa dipertimbangkan masukan warga perihal diumumkan secara terbuka perihal harga.

Bukan dialog tapi mobilisasi

Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Universitas Mulawarman, Sri Murlianti menyebut klaim pemerintah perihal dialog dengan masyarakat setempat terkait IKN maupun ganti rugi lahan, hanya kosongan belaka.

Yang terjadi, kata Sri, justru mobilisasi warga.

Baca juga: Jadi Kota Penyangga IKN, 2026 Samarinda Dikebut Bebas Tambang Batu Bara

"Saya ke sana wawancara warga, yang terjadi justru mobilisasi. Di mana warga di datangkan ke kelurahan, kecamatan, baru diberi angin segar, pokoknya jangan khawatir. Sampai detik terakhir pun pokoknya jangan khawatir. Jangan mempersoalkan tanah, nanti dibakal ganti rugi," ungkap Sri.

Untuk itu, Sri melihat masyarakat di sekitar IKN seperti dalam situasi ketidakpastian.

Kekhawatiran tergusur hingga hilang ruang hidup terus menghantui.

Karena, sejak awal, kata dia, tidak ada penelitian mendalam perihal kondisi masyarakat setempat sebagai penerima langsung dampak dari pembangunan.

"Yang terjadi justru sebaliknya. Diketok dulu (IKN) pindah baru penelitian menyusul. Itu pun hanya beberapa hari di lapangan dan tidak masuk ke perkampungan masyarakat," terang Sri.

Untuk itu, Sri menilai selama prosesnya tidak ada partisipasi publik yang bermakna atas terselenggarnya pembangunan IKN di Sepaku.