Sebut Pertarungan Tambang Ilegal di Klaten Dahsyat, Ganjar: Bahkan dari Bareskrim Aja Diadang di Sana

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyebut pertarungan tambang ilegal di Kabupaten Klaten dahsyat. Bahkan, saat tim Bareskrim Mabes Polri turun ke Klaten sempat ada yang menghalangi. 

Namun, Ganjar tidak mengungkap lebih jauh pihak mana yang mengalangi tim Bareskrim saat menggerebek tambang ilegal.

Hal ini disampaikan ganjar saat Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Jateng, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (30/3/2023).

“Sampai kemarin dari Bareskrim turun ke Klaten mengecek di sana. Turun, Pak. Wah ini pertarungan di lapangan dahsyat. Bahkan dari Bareskrim aja diadang di sana,” katanya.

Baca juga: Tanggapi Aduan Tambang Ilegal di Gunung Sindoro Wonosobo, Ganjar: Galian C Ilegal Disikat Saja

Pada kesempatan itu, Ganjar menyebut bahwa tambang ilegal galian C di Klaten sering kali diangkut dengan truk yang kelebihan kapasitas atau over dimensi over load (ODOL)

“Dua karena truknya ODOL, maka angkutannya over. Over-nya di mana? Mereka mengangkut paling banyak galian C. Wah ini pusing semua,” kata Ganjar.

Sebelumnya diberitakan,  Bupati Klaten Sri Mulyani mengapresiasi langkah tim Bareskrim Mabes Polri yang melakukan penggerebekan tambang ilegal di wilayah Klaten, Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi, tim Bareskrim Mabes Polri melakukan penggerebekan tambang ilegal di Dusun Tlogowatu, Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Klaten, atau di lereng Gunung Merapi pada Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Polisi Bongkar Tambang Ilegal di Kabupaten Batang, Dijual Rp 500.000 Satu Truk

"Biasanya kalau Bareskrim mengamankan kan tidak koordinasi dengan saya langsung. Kalau nanti disampaikan saya takutnya bocorkan gitu. Tapi apa pun terima kasihlah Bareskrim sudah turun, dan semoga ini merata dan sering," kata Sri Mulyani, Senin (27/2/2023). 

Pihaknya berharap kegiatan tambang yang ada di wilayah Klaten yang belum berizin bisa dihentikan. Sementara yang belum melengkapi izin bisa segera melengkapi.

"Harapan saya begitu. Sehingga tambang-tambang yang ada di Klaten yang memang belum berizin untuk diberhentikan, yang belum melengkapi izin bisa dilengkapi agar semuanya bekerja sesuai dengan aturan ketentuan yang ada," jelas dia.