Realitas Tata Kelola Transportasi Laut yang Mengecewakan

SULIT untuk memungkiri, salah satu problem utama yang turut memperlihatkan wajah buram ketidakadilan distributif, khususnya di wilayah berbasis pulau dan laut atau daerah kepulauan, adalah persoalan kebijakan dan tata kelola transportasi laut.

Dampaknya, konektivitas antarpulau belum terjalin dengan baik, menjadikan transportasi laut mahal, sulit, dan belum representatif.

Berimplikasi pada tingginya biaya, terbatasnya mobilitas orang dan sulitnya distribusi logistik yang kesemuanya turut bermuara pada keterisolasian, ketertinggalan, dan kemiskinan.

Terbatasnya akses kepada pasar yang lebih luas tentu saja mengebiri kemampuan masyarakat dalam memajukan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Situasi ini dapat mudah terlihat dan dirasakan pada sejumlah wilayah, terutama di pulau-pulau terpencil dan terluar.

Interaksi dan perputaran ekonomi antarpulau atau dalam gugusan pulau tak terjadi dengan masif, sekalipun ada dalam satu kawasan yang sama. Menunjukkan bahwa paradigma pembangunan belum melihat laut serta gugusan pulau sebagai kesatuan yang utuh dan perlu disinergikan.

Meski ada kebijakan tol laut oleh pemerintah pusat, tapi realisasinya harus diakui masih jauh dari harapan, belum bisa menjawab persoalan yang ada.

Paradoks rasanya bila dibandingkan dengan agresivitas pemerintah pusat dalam membangun jalur transportasi darat, utamanya di Pulau Jawa dan Sumatera.

Kebijakan negara yang belum proporsional ini, sangat terasa bila kita bepergian ke kawasan atau gugusan pulau-pulau di kepulauan Maluku Raya (Provinsi Maluku dan Maluku Utara).

Sejumlah pulau warganya bahkan harus menunggu lama, berhari-hari bila hendak menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya.