Wali Kota Siantar Dilaporkan atas Dugaan Pemufakatan Jahat dan Dokumen Palsu

Cipayung plus, sebut Gading, turut mendesak Kejaksaan Pematang Siantar untuk segera menindak lanjuti laporan mereka. Cipayung menggelar unjuk rasa ke kantor Kejari pada Senin (27/3/2023). 

“Kami mendesak supaya laporan segera ditindak lanjuti, karena Wali Kota kan punya kewenangan. Dengan kewenangannya bisa menutupi persoalan ini,” tuturnya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pematang Siantar, Rendra Yoki Pardede, mengaku telah menerima laporan dan saat ini sebagian dari laporan tersebut ditelaah. 

“Untuk itu, kami mohon supaya bersabar. Kita akan segera menindaklanjutinya. Dan kami akan sampaikan hasilnya kepada pelapor,” ucap Rendra kepada wartawan di halaman kantor Kejari di Jalan Sutomo Pematang Siantar.

Perbaikan berita acara 

PLT Kepala Inspektorat Kota Pematang Siantar Heri Oktarizal membantah adanya dugaan permufakatan jahat seperti yang dilaporkan Cipayung Plus ke Kejari.

Heri menjelaskan, salinan berita acara BKN tersebut telah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil rapat zoom meeting.

Pihaknya juga mengklarifikasi hal itu ke anggota DPRD sesuai dengan undangan Panitia Hak Angket DPRD Kota Pematang Siantar. 

“Bahwa tidak ada Perbuatan Permufakatan jahat dan atau pemalsuan surat yang dilakukan Wali Kota Pematang Siantar, Plt Kepala BKD, dan Plt Inspektur Bersama dengan pejabat BKN,” kata Heri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

“Dengan substansi klarifikasi benar telah dilakukan zoom meeting dan telah menyampaikan berita acara mana yang digunakan oleh Pemko Pematang Siantar dengan BKN," kata Heri seraya menambahkan Panitia Khusus Hak Angket telah melakukan koordinasi ke BKN di Jakarta untuk menanyakan hal itu.

Diberitakan sebelumnya,  DPRD Pematang Siantar sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk memberhentikan Susanti Dewayani dari Jabatan Wali Kota Pematang Siantar.

Hal itu menindaklanjuti hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD yang sebelumnya menyatakan Susanti melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar sumpah janji jabatan, karena melantik 88 PNS di lingkungan Pemkot Pematang Siantar pada 2 September 2022.

Di samping itu, DPRD menemukan 2 pucuk surat salinan Berita Acara Rapat klarifikasi Wali Kota Susanti dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai penyelesaian pelantikan ASN.

Surat berita diduga dipalsukan. Salah satu di antaranya diperoleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Pematang Siantar.

DPRD Pematang Siantar juga berencana melaporkan BKN dan Wali Kota Pematang Siantar atas dugaan pemalsuan surat ke Bareskrim Polri.