Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat dan ASN Dilarang Buka Bersama, Bupati Purworejo: Larangan Itu Kan untuk Pejabat Pusat, Kami Belum Menerima Surat Edaran

Kompas.com - 24/03/2023, 13:56 WIB
Bayu Apriliano,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

PURWOREJO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang seluruh pejabat negara untuk menggelar acara buka bersama selama bulan suci Ramadhan tahun ini.

Menanggapi hal itu, Bupati Purworejo Agus Bastian mengaku belum mendapat surat edaran secara resmi yang ditujukan kepadanya. Ia menilai kemungkinan larangan itu hanya untuk pejabat pemerintah di tingkat pusat.

"Larangan buka puasa bersama itu kan diperuntukkan untuk pejabat tinggi pusat. Kami belum menerima surat edaran khusus untuk gubernur, bupati/walikota, belum dapat," kata Bupati Purworejo saat ditemui usai rapat paripurna pada Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Jokowi Larang ASN dan Pejabat Buka Bersama, Pemerintah DIY: Kami Tak Pernah Menganggarkan

Dalam Surat Sekkab bernomor 38/Seskab/DKK/03/2023 pada 21 Maret 2023 itu, saat ini Indonesia dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19. Untuk itu, pembatasan dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan dan penyebaran Covid-19.

Bupati Purworejo, Agus Bastian, menduga, aturan itu sepertinya belum sampai ke seluruh daerah di Indonesia, atau tidak ditujukan ke daerah. Pihaknya juga belum menerima surat edaran dari pemerintah pusat terkait larangan tersebut.

"Meski kemudian nanti dapat surat, informasinya itu tidak diperuntukkan kepada masyarakat. Kalau masyarakat bebas-bebas saja," kata Agus Bastian.

Agus Bastian mengatakan, jika benar-benar surat edaran itu diterimanya, hal ini tidak akan menimbulkan masalah. Buka bersama menurut Agus Bastian merupakan hal yang sudah biasa dilakukan.

"Ya enggak masalah, kalau buka bersama itu kan hal yang biasa," kata Agus Bastian.

Agus Bastian juga menegaskan, pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat terkait larangan buka bersama. Ia akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan disesuaikan dengan kondisi di Purworejo.

"Kami akan mengikuti aturan yang berlaku dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan disesuaikan dengan kondisi di Purworejo," tegasnya.

Sementara itu, warga Purworejo sendiri memberikan respons yang beragam atas kebijakan tersebut. Warga berharap agar kebijakan tersebut dapat mengurangi angka penyebaran Covid-19 di daerah namun tidak terlalu membatasi kegiatan masyarakat.

"Ya semoga pandemi ini cepat berlalu dan kondisi kembali normal," ujar Choerul Anam, salah satu warga Purworejo.

Baca juga: Ramai soal Buka Bersama Dilarang, Menpan-RB: Masyarakat Umum Tidak Ada Larangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER REGIONAL] Momen Jokowi Temui Warga di Matos Mal | Di Balik Pertunangan Bocah 7 Tahun

[POPULER REGIONAL] Momen Jokowi Temui Warga di Matos Mal | Di Balik Pertunangan Bocah 7 Tahun

Regional
Keluhan Pedagang di Candi Gedongsongo: Usai Revitalisasi, Kios Malah Tergenang Air Saat Hujan

Keluhan Pedagang di Candi Gedongsongo: Usai Revitalisasi, Kios Malah Tergenang Air Saat Hujan

Regional
Maju Independen di Pilkada Jateng, Calon Kepala Daerah Harus Kantongi Minimal 1,8 Juta Dukungan

Maju Independen di Pilkada Jateng, Calon Kepala Daerah Harus Kantongi Minimal 1,8 Juta Dukungan

Regional
Pilkada Sulbar, Mantan Gubernur Ali Baal Masdar Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Partai Demokrat

Pilkada Sulbar, Mantan Gubernur Ali Baal Masdar Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Partai Demokrat

Regional
Pilkada Salatiga, PKB-Gerindra Jajaki Koalisi

Pilkada Salatiga, PKB-Gerindra Jajaki Koalisi

Regional
Pilkada Kota Semarang, PDI-P Buka Pendaftaran Bakal Calon Awal Mei

Pilkada Kota Semarang, PDI-P Buka Pendaftaran Bakal Calon Awal Mei

Regional
Pemprov Jateng Ajukan Dataran Tinggi Dieng sebagai Geopark Nasional, Ini Alasannya

Pemprov Jateng Ajukan Dataran Tinggi Dieng sebagai Geopark Nasional, Ini Alasannya

Regional
Gagal Curi Kotak Amal, Wanita di Jambi Gasak Karpet Masjid

Gagal Curi Kotak Amal, Wanita di Jambi Gasak Karpet Masjid

Regional
Honda CRV Tabrak Truk dari Belakang di Tol Pekanbaru-Dumai, 3 Tewas

Honda CRV Tabrak Truk dari Belakang di Tol Pekanbaru-Dumai, 3 Tewas

Regional
Pilkada Banyumas, Minimal Dukungan Calon Independen Sebanyak 89.874 Warga

Pilkada Banyumas, Minimal Dukungan Calon Independen Sebanyak 89.874 Warga

Regional
Pemprov Sumbar Dapat Dana Rp 478 Miliar untuk Bangun Jalan

Pemprov Sumbar Dapat Dana Rp 478 Miliar untuk Bangun Jalan

Regional
Demam Berdarah di Demak Alami Tren Kenaikan, Capai 164 Kasus, Terbanyak di Wilayah Kota

Demam Berdarah di Demak Alami Tren Kenaikan, Capai 164 Kasus, Terbanyak di Wilayah Kota

Regional
Pilkada Ende, Politisi PDI-P Daftar Penjaringan Calon Bupati oleh Partai Demokrat

Pilkada Ende, Politisi PDI-P Daftar Penjaringan Calon Bupati oleh Partai Demokrat

Regional
Bukan Rampok, 3 Mobil Pengadang Pengendara di Pekanbaru Ternyata Debt Collector

Bukan Rampok, 3 Mobil Pengadang Pengendara di Pekanbaru Ternyata Debt Collector

Regional
5 Kearifan Lokal di Sumatera, dari Smong hingga Kelekak

5 Kearifan Lokal di Sumatera, dari Smong hingga Kelekak

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com