Punya KTA PDI-P, Bupati Pesisir Selatan Dicopot dari Ketua DPC Gerindra

PADANG, KOMPAS.com - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar, dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Pesisir Selatan.

Hal itu dikarenakan Rusma dinilai tidak loyal ke partai karena memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari PDI-P.

Baca juga: ASN di Padang Hanya Bekerja 6,5 Jam Selama Ramadhan 1444 Hijriah

"Sudah diganti terhitung 14 Februari 2023 lalu. Sebagai penggantinya adalah Afrizon Nazar Uncu," kata Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman yang dihubungi Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Diberitakan Selingkuh, Ketua DPRD Padang Lapor ke Polisi

Evi mengatakan, pihaknya baru mengetahui Rusma memiliki KTA dari partai lain beberapa bulan belakangan.

Padahal, Rusma sudah diusung Gerindra sejak menjabat sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan 2016 hingga sekarang menjadi Bupati periode 2021-2024.

Namun, menurut Evi, diam-diam Rusma memiliki KTA partai lain sejak Februari 2022 dan Gerindra baru tahu belakangan.

"Ini apa namanya? Berarti menduakan Gerindra yang dipimpinnya di Pesisir Selatan dan kita seperti manggadangkan anak ula (membesarkan anak ular)," kata Evi.

Penjelasan Bupati

Saat dikonfirmasi, Rusma mengakui punya KTA PDI-P dan sekarang sudah mundur dari Gerindra.

Rusma menyebut hal itu dilakukan untuk kepentingan daerah Pesisir Selatan.

"Ya, semua ini demi kepentingan daerah. Sama halnya yang dilakukan pimpinan partai Prabowo Subianto, masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Rusma.

Dikatakan Rusma, berbagai tudingan, termasuk berkhianat pada konstituen itu hanya sekedar asumsi belaka.

Sebagai negara menunjung tinggi demokrasi, dia menilai tidak lah bagus jika perbedaan berpolitik diperdebatkan dan dipertontonkan.

Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan keputusan dan sikap sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi, tudingan berkhianat itu saya pastikan hanya asumsi belaka. Tentu saya yang lebih tahu. Analoginya sama ketika Pak Prabowo menentukan sikap politiknya usai Pilpres 2019," jelas Rusma.

Rusma mengatakan, partai seharusnya ikut bertanggung jawab memberikan pendidikan politik pada rakyat dan menjadi suri tauladan dalam berdemokrasi.

Bukan justru mengumbar pernyataan tendensius atas sikap politik warga negara.