Terima Suap Seleksi CPNS, Penyidik Senior Kejati NTB Ditetapkan sebagai Tersangka

MATARAM, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan tersangka terhadap seorang oknum penyidik jaksa senior berinisial EPR terkait dugaan suap seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kepala Kajati NTB Nanang Ibrahim mengungkapkan, tersangka melakukan aksinya dengan modus menjanjikan sejumlah korban menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Mengungkapkan sebuah perkara, pegawai kita sendiri yang tidak becus, di mana dia telah menyalahgunakan kewenangan dengan merugikan korban. Memberikan janji kepada beberapa orang untuk dimasukkan sebagai pegawai dengan meminta sejumlah uang," ungkap Nanang dalam konferensi pers di Kantor Kejati NTB, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Kejati NTB Telusuri Aliran Dana Korupsi Tambang Pasir Besi Lombok Timur

Nanang mengatakan, korban dalam perkara ini sebanyak 9 orang, tersebar di sejumlah daerah di NTB.

"Ada (korban) yang kasih Rp 100 juta, Rp 60 juta, totalnya Rp 765 juta. Sehingga setelah kita sidik kita pidanakan," kata Nanang.

Baca juga: Kadis ESDM Tersangka Korupsi, Gubernur NTB: Saya Dengar Tidak Memperkaya Diri...

Nanang menegaskan tidak akan pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum, baik yang menyangkut pegawainya maupun orang luar.

"Jadi kita intinya dari kejaksaan di sini kita melakukan penindakan, kita tetap tajam ke luar dan tajam ke dalam. Jadi siapa pun salah, kita proses, tidak pandang bulu, baik orang kita sendiri orang luar kita proses," kata Nanang.

Dalam kasus ini, EPR dengan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 dan atau Pasal 12e Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.