Pembatalan 3.043 Guru PPPK di Indonesia, PGRI Tagih Penempatan 586 PPPK di Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com-Sebanyak 3.043 guru di Indonesia sempat dibatalkan dalam penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Namun, kemudian, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng mendesak pemerintah pusat untuk segera memberi kepastian penempatan kepada 586 PPPK Jateng yang dianulir penempatannya.

Pasalnya Ketua PGRI Jateng Muhdi menyebutkan sebanyak 428 dari kalangan guru SMA/SMK/SLB di Jateng termasuk angka terbesar yang terdampak pembatalan. Sedangkan sisanya dari guru SD/SMP di 25 kabupaten/kota.

Baca juga: Formasi Rekrutmen Guru P3K di Jateng Tak Sesuai Kebutuhan, Pemerintah Pusat Pakai Dapodik Lama

"Sudah kita coba negosiasikan dengan berbagai pihak, dan memang sudah dikonfirmasi akan diakomodir. Sehingga kita minta kepastian akan diakomodir pada 2023 ini," kata Muhdi, Minggu (19/3/2023).

Sejak pengumuman pembatalan, pihaknya terus mencari data dan menjalin komunikasi dengan Dirjen Tenaga Kerja, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar-Menengah, hingga ke Komisi 10, dan Badan Kepegawaian nasional (BKN).

“Sebenarnya kita menyadari yang dibatalkan dan mengisi itu sama-sama komunitas guru, bahkan mungkin mereka anggota PGRI, tapi terlepas dari itu kami kan ingin semua berkeadilan ya,” ungkapnya.

Baca juga: 56 Guru PPPK di Magetan Ditempatkan di Sekolah yang Sudah Tutup

Berkat perjuangannya, pemerintah pusat mengeluarkan pengumuman yang menyatakan ratusan guru itu tidak dibatalkan, tapi ditunda penempatannya.

Muhdi menambahkan sebelumnya Medikbud Ristek Nadiem Makarim telah menjanjikan penetapan P3K bagi guru di Kabupaten/Kota dan Provinsi yang jumlah formasinya belum sesuai dalam program pengangkatan satu juta PPPK.

“Karena waktu Ultah PGRI di Jawa Tengah, Pak Menteri menyampaikan akan memenuhi (pengankatan) jumlah satu juta (guru P3K) dan dirjen memang sudah menjanjikan dipenuhi," tegasnya.

Lebih lanjut, perjuangan PGRI Jateng akan terus berlanjut untuk menagih janji-janji yang telah pemerintah sampaikan sebelumnya.

Tak terkecuali tenaga honorer agar bisa ikut direkrut untuk memenuhi kuota program pengangkatan satu juta PPPK. Terlebih mengingat masa jabatan Jokowi segera berakhir pada 2024 mendatang.

"Jadi target kami saat ini, yang dibatalkan di 2023 dapat penempatan. Lalu guru honorer yang belum P1 bisa masuk di tahun 2023 ini, karena tahun 2023 ini harusnya menjadi tahun terakhir untuk mencapai satu juta P3K," tandasnya.