Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Ini Kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Kompas.com - 09/03/2023, 16:49 WIB
Tresno Setiadi,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

TEGAL, KOMPAS.com – Aturan masuk sekolah bagi SMA/SMK di Nusa Tenggara Timur (NTT) pukul 05.00, yang sudah direlaksasi menjadi pukul 05.30 WITA masih menjadi polemik hingga menimbulkan pro dan kontra.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai kebijakan Pemprov NTT itu sah saja, asalkan pihak sekolah memang benar-benar mampu dan mendapat dukungan banyak pihak termasuk orangtua siswa.

"Jam masuk sekolah pukul 05.00 pagi di NTT, kalau siap semua, saya rasa tidak masalah. Namun ketika digenerailisir ke semua sekolah meski belum siap maka akan timbul banyak masalah," kata Fikri saat mengikuti Workshop Pendidikan di Hotel Plaza Tegal, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Komisi X DPR: Apa Target yang Mau Dicapai?

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku menyetujui kebijakan penerapan jam sekolah di NTT, lantaran ditujukan untuk para pelajar di tingkat SMA/SMK dan memiliki tujuan khusus dalam menyiapkan kedisiplinan alumninya.

Menurut Fikri, kebijakan masuk sekolah lebih awal memang harus mempertimbangkan banyak aspek. Mulai dari faktor keselamatan siswa dan guru, soal transportasi, dan kesiapan siswa itu sendiri.

"Bagaimana misalnya siswa yang memiliki kesibukan membantu orangtua di pagi hari. Dan alhamdulillah masukan itu diterima Gubernur NTT, dan sekarang berlaku kalau tidak salah hanya di 2 SMA yang memang memiliki tujuan khusus misalnya alumninya disiapkan untuk masuk Akmil," kata Fikri.

Fikri mengatakan, kebijakan masuk sekolah lebih awal, bisa saja ditiru daerah lain. Namun, katanya, diperlukan kajian yang matang.

Komisi X yang juga mempunyai tugas bidang pendidikan, berharap agar pemerintah di tingkat pusat hingga daerah tak perlu terlalu ikut mencampuri kebijakan masing-masing wilayah tentang sekolah mengingat sudah ada desentralisasi.

"Misal diterapkan di daerah lain, maka perlu adanya kajian, dan Pemprov kewenangannya hanya mengurus SMA/SMK, tidak boleh terlalu jauh mengurus ke bawah (SMP-SD). Maka biarkan kabupaten/kota mengurus sendiri-sendiri," kata Fikri.

Baca juga: Pelajar SMA di Kupang Masuk Pukul 05.30, Polisi Klaim Gelar Patroli Keamanan Tiap Subuh

Berbeda dengan Fikri, sebelumnya Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda justru meminta segenap elemen Pemerintah Provinsi NTT terkait untuk mengkaji ulang dan mempertimbangan dengan matang kebijakan tersebut.

Syaiful mengatakan, jika tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk membangun kedisiplinan, maka akan lebih baik kedisiplinan dibangun dengan menggunakan metode lain yang lebih efektif sekaligus humanis.

"Saya pada posisi tidak setuju. Saya merasa masih butuh kajian yang matang menyangkut soal kebijakan ini," kata Syaiful, Rabu (8/3/2023), dikutip dari Kompas.com.

"Misalnya, isunya kan soal ingin pendisiplinan, kan masih banyak hal selain harus mengubah jam masuk sekolah. Pendisiplinannya masih banyak yang lain, yang saya kira bisa tanpa harus memajukan jam sekolah," imbuh dia

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 05.00 Wita untuk SMA dan SMK di Kota Kupang.

Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Viktor justru meminta wartawan memikirkan sendiri.

Baca juga: Polemik Masuk Sekolah 05.30 di NTT, Dikritik Banyak Pihak, Didukung Politikus Nasdem

Halaman:


Terkini Lainnya

Mama Maria Mamu Teteskan Airmata dan Ucapkan Terima Kasih Saat Terima Donasi Pembaca Kompas.com

Mama Maria Mamu Teteskan Airmata dan Ucapkan Terima Kasih Saat Terima Donasi Pembaca Kompas.com

Regional
Tagih Utang, Pemuda di Solo Ramai-ramai Rusak Rumah dan Pukul Korban

Tagih Utang, Pemuda di Solo Ramai-ramai Rusak Rumah dan Pukul Korban

Regional
Pernah Dibersihkan Pandawara, Pantai yang Sempat Dijuluki Terkotor Kembali Dipenuhi Sampah

Pernah Dibersihkan Pandawara, Pantai yang Sempat Dijuluki Terkotor Kembali Dipenuhi Sampah

Regional
Kasus Gigitan Anjing di Sikka Terus Bertambah, Kini Mencapai 917

Kasus Gigitan Anjing di Sikka Terus Bertambah, Kini Mencapai 917

Regional
Klarifikasi Wakil Dekan FKIP Unpatti Ambon soal Aksi Banting Pelantang Suara Pedemo: Itu Respons Alamiah

Klarifikasi Wakil Dekan FKIP Unpatti Ambon soal Aksi Banting Pelantang Suara Pedemo: Itu Respons Alamiah

Regional
Syarat Calon Independen di Pilgub Jateng 2024, Minimal Kantongi 1,8 Juta Dukungan

Syarat Calon Independen di Pilgub Jateng 2024, Minimal Kantongi 1,8 Juta Dukungan

Regional
Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian di Sukoharjo Terencana, Pelaku Gasak Uang THR dan Motor Milik Korban

Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian di Sukoharjo Terencana, Pelaku Gasak Uang THR dan Motor Milik Korban

Regional
Penusuk Sopir Batik Solo Trans Ditangkap, Pelaku Kubur Pisau di Kebun Belakang Rumah

Penusuk Sopir Batik Solo Trans Ditangkap, Pelaku Kubur Pisau di Kebun Belakang Rumah

Regional
Mawardi-Harnojoyo Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub-Cawagub Sumsel di PAN dan PDI-P

Mawardi-Harnojoyo Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub-Cawagub Sumsel di PAN dan PDI-P

Regional
Sekolah Diliburkan, Ribuan Guru Unjuk Rasa di Kantor Bupati Merauke

Sekolah Diliburkan, Ribuan Guru Unjuk Rasa di Kantor Bupati Merauke

Regional
Pengakuan Pria yang Bunuh Mantan Istri di Kota Mataram, Sakit Hati dan Cemburu

Pengakuan Pria yang Bunuh Mantan Istri di Kota Mataram, Sakit Hati dan Cemburu

Regional
KPU Buka Lowongan 2.880 PPK untuk Pilkada Jateng 2024, Berikut Syaratnya

KPU Buka Lowongan 2.880 PPK untuk Pilkada Jateng 2024, Berikut Syaratnya

Regional
Kronologi KA Rajabasa Tabrak Bus di OKU Timur, Sopir dan Kernet Kabur

Kronologi KA Rajabasa Tabrak Bus di OKU Timur, Sopir dan Kernet Kabur

Regional
Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Pagi ini Hujan Sedang

Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Pagi ini Hujan Sedang

Regional
Setelah Putusan MK, Gibran Harap Kubu Anies-Ganjar Ikut Bangun Indonesia

Setelah Putusan MK, Gibran Harap Kubu Anies-Ganjar Ikut Bangun Indonesia

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com