Warga Gunungkidul Keberatan Ditarik Iuran Pembangunan Joglo, Kepala Dukuh Sebut Bisa Dicicil 2 Tahun

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan joglo untuk balai Padukuhan Tahunan, Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, menyisakan polemik warga. 

Salah seorang warga Ari mengatakan, sebagai pegawai swasta yang tidak tentu pendapatannya cukup berat membayar besaran iuran. Besaran iuran tersebut terbagi dalam empat kriteria yakni pengusaha sebesar Rp 852.000, PNS Rp 639.000, umum Rp 426.000, dan janda Rp 214.000.

"Apalagi kondisinya ekonomi seperti saat ini," kata Ari saat dihubungi melalui telepon Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Keluh Kesah Staf Kalurahan di Bantul, Mengerjakan Banyak Tugas tapi Gaji di Bawah UMK

DIa mengaku sempat mengikuti rapat, namun aspirasinya tidak didengarkan. Sehingga keputusan tetap diambil.

"Saya ikut rapat tetapi tidak diberi kesempatan berbicara," kata dia.

Warga lainnya, Ariwibowo mengakui hal serupa. Kesulitan dalam membayar rencana pembangunan joglo ini, karena sebagai satpam dirinya hanya mendapatkan penghasilan Rp 2 juta per bulan.

Apalagi saat ini keluarganya dibebani sebesar Rp 426 ribu. Sementara anaknya sudah beranjak SMA.

"Pengeluaran bulanan saya dalam satu bulan terbilang cukup besar kalau harus dibebani dengan program ini, akan jadi berat,” kata Ariwibowo.

Berdasarkan edaran, jumlah tanggungan yang harus disetorkan RT 001 sebesar Rp. 16.769.962, RT 002 Rp 17.466.000, RT 003 Rp 10.437.000, RT 004 Rp 18.744.000, dan RT 005 Rp 11.289.000.

Lalu RT 006 Rp 14.697.000, RT 007 Rp 17.253.000, RT 008 Rp 19.809.000, RT 009 Rp 16.401.000, dan RT 010 RP 9.159.000.

"Joglo memang diawali dengan musyawarah dan kembali menjadi pembahasan di tingkat RT," kata dia.

Kepala Dukuh Tahunan Sumpeno membenarkan rencana pembangunan Joglo untuk balai Padukuhan itu. Nantinya, joglo akan dibangun di depan balai lama, karena halamannya luas.

"Sebelum pembangunan sudah dilakukan sosialisasi tingkat RT. Karena kita sudah membentuk panitia sampai tingkat RT. Sosialisasi tingkat RT langsung ke warga," kata Peno saat dihubungi kompas.com Rabu (8/3/2023).

Baca juga: Diduga Kurang Bayar Iuran Partai Rp 60 Juta, Anggota DPRD Sukabumi dari PAN Langsung Diganti

Disinggung mengenai adanya penolakan warga, dia mengaku akan terus melakukan sosialisasi. Peno mengatakan, nominal yang dibayarkan ringan karena bisa dicicil selama dua tahun. 

Seperti untuk janda yang harus membayar Rp 214.000 per tahun, jika dikalkulasi perbulan sekitar Rp17.833.